Menko Airlangga Dorong Pembiayaan UMKM Diperkuat dan Digitalisasi Dipercepat

JAKARTA | Harian Merdeka

Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian, penguatan akses pembiayaan dan percepatan digitalisasi dinilai menjadi langkah penting agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara c-to-c. Sementara itu, inflasi Juli 2026 tercatat 2,28 persen, Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level optimis 116,8, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur kembali berada di zona ekspansif dengan level 50,2.

Kondisi positif tersebut turut didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko global yang berasal dari perkembangan geopolitik, harga energi, perdagangan internasional, inflasi, serta volatilitas pasar keuangan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai penguatan UMKM perlu terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah memperluas akses pembiayaan. Pada Juni 2026, kredit UMKM tercatat mencapai Rp1.519,1 triliun atau tumbuh 1,05 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2026 yang berada di level 0,60 persen.

Airlangga pun mendorong agar pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan. Ia mengusulkan target total pembiayaan UMKM dinaikkan menjadi Rp2.000 triliun dari posisi saat ini yang telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun.

Menurutnya, peningkatan pembiayaan diperlukan untuk memperluas akses bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi berkembang tetapi belum memperoleh pembiayaan dalam skala yang memadai.

“Financial welfare yang dikejar. Jadi mereka sudah literate, sudah inklusif, punya rekening. Tapi kemampuan mereka untuk membaca, melakukan investasi dan lain-lain. Nah itu yang dikejar untuk berikutnya,” ujar Airlangga dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/8/2026).

Ia juga mengapresiasi peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan meningkat dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026. Sementara indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.

Airlangga menilai peningkatan literasi dan inklusi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan, menurutnya, harus mampu mendorong masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan, investasi, serta pengembangan usaha.

Selain pembiayaan, digitalisasi menjadi strategi lain yang terus didorong pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM. Airlangga menyebut penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai 66 juta pengguna dengan sekitar 44 juta gerai merchant.

Menurutnya, transaksi digital tidak hanya mempermudah aktivitas pembayaran, tetapi juga dapat menghasilkan rekam jejak usaha. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam membangun credit scoring, sehingga pelaku UMKM yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan atau unbankable memiliki peluang untuk menjadi bankable.

Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), juga dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta membuka peluang peningkatan pendapatan.

Pemerintah turut mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk Program Magang Nasional, untuk memperkuat kompetensi dan kemampuan pengelolaan usaha.

Airlangga menekankan bahwa peningkatan kapasitas produksi harus berjalan beriringan dengan kemampuan UMKM dalam mempertahankan sekaligus memperluas pasar. Menurutnya, pengalaman negara lain dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ekosistem UMKM yang memungkinkan usaha kecil dan menengah tumbuh berdampingan dengan pelaku usaha berskala besar.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan,” kata Haryo.

Ia menilai sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pembiayaan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap pengembangan UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan penguatan akses pembiayaan hingga target Rp2.000 triliun serta percepatan transformasi digital, pemerintah berharap semakin banyak UMKM mampu meningkatkan skala usaha, produktivitas, dan daya saing. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.(zma)