Sarmuji Naik Kelas ke Kabinet, Eks Legislator Golkar Kini Pegang Kendali Industri Nasional

Jakarta I Harian Merdeka

Perjalanan politik Muhammad Sarmuji memasuki babak baru. Politikus Partai Golkar tersebut dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perindustrian dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Penunjukan itu menandai perpindahan Sarmuji dari panggung legislatif ke eksekutif. Setelah lebih dari satu dekade menjadi anggota DPR RI, kini ia berada di posisi yang menuntut bukan hanya kemampuan merumuskan dan mengawasi kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan industri benar-benar berjalan.

Sarmuji tercatat menjadi anggota DPR sejak 2014. Ia kembali terpilih pada Pemilu 2019 dan 2024. Karier politiknya di internal Golkar juga terus menanjak hingga dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2024–2029.

Lahir di Surabaya pada 1974, Sarmuji memiliki latar belakang pendidikan Universitas Jember dan kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia.

Sebelum menduduki posisi strategis di parlemen dan partai, Sarmuji juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dari Pengawas Kebijakan Jadi Pelaksana

Selama menjadi legislator, isu ekonomi dan industri menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatiannya.

Sarmuji pernah menyoroti pentingnya memperkuat sektor manufaktur nasional, termasuk persoalan investasi, biaya logistik dan konsistensi kebijakan industrialisasi.

Menurut pandangan yang pernah disampaikannya, pembangunan industri tidak cukup hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Indonesia perlu meningkatkan pengolahan sumber daya di dalam negeri agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.

Agenda hilirisasi juga menjadi salah satu isu yang pernah disuarakan Sarmuji. Pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dipandang sebagai bagian penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Namun, setelah menjadi menteri, posisi Sarmuji berubah secara fundamental.
Jika sebelumnya ia berada di parlemen untuk membahas, mengkritisi, dan mengawasi kebijakan pemerintah, kini ia menjadi bagian dari pemerintahan yang harus menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program konkret.

Pekerjaan Berat Menanti

Kementerian Perindustrian memiliki sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan manufaktur, hilirisasi, peningkatan daya saing produk nasional hingga pembangunan ekosistem industri dalam negeri.

Tantangan tersebut tidak sederhana. Sarmuji harus berhadapan dengan persoalan biaya produksi, logistik, investasi, teknologi, kualitas tenaga kerja hingga keterhubungan antara industri hulu dan hilir.

Di sisi lain, kebijakan industrialisasi juga harus mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.

Pengalaman panjang di DPR dan posisi strategisnya di Partai Golkar kini menjadi modal yang dibawa Sarmuji ke meja eksekutif.

Perubahan peran tersebut sekaligus menempatkan berbagai gagasan yang pernah ia sampaikan sebagai legislator dalam ujian baru: sejauh mana gagasan tentang manufaktur, hilirisasi dan penguatan industri nasional dapat diwujudkan ketika ia kini menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab menjalankannya.(Agus).