BNPP Siapkan Penguatan Akses Jalan dan Bandara Menuju Krayan

Malinau | Harian Merdeka

Keterbatasan akses menuju wilayah Krayan, Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Pemerintah menilai peningkatan konektivitas diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi logistik di kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI mengatakan, masyarakat Krayan hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Mobilitas menuju wilayah tersebut masih mengandalkan transportasi udara maupun jalur sungai yang membutuhkan waktu cukup lama.

“Akses menuju wilayah seperti Krayan harus melalui jalur udara atau jalan sungai hingga berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).

Menurut Tito, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan memiliki fungsi yang lebih luas. Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.

Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dinilai dapat memperkuat rasa nasionalisme sekaligus menjaga kawasan tersebut sebagai wilayah penyangga pertahanan negara.

“Kami punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,” ujarnya.

Jalan Krayan Masuk Pertimbangan Prioritas 2027

Tito mengatakan, akses jalan menuju Krayan menjadi salah satu wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur pada 2027.

Pemerintah akan menyusun tahapan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta masukan dari pemerintah daerah. Perencanaan tersebut akan dibagi berdasarkan target pembangunan setiap tahun.

“Tadi kami diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Pada 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,” jelas Tito.

Selain pembangunan jalan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi Bandara Krayan. Menurut Tito, renovasi bandara tetap diperlukan meskipun akses jalan darat nantinya berhasil tersambung.

“Hal itu juga penting, renovasi bandara, karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,” katanya.

Tito menilai transportasi udara tetap memiliki peran strategis bagi wilayah perbatasan. Keberadaan bandara dapat menjadi alternatif untuk mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan kebutuhan logistik.

BNPP RI selanjutnya akan mengawal rencana penguatan konektivitas Krayan melalui koordinasi bersama kementerian terkait, TNI, serta pemerintah daerah.

Pemerintah juga akan menyusun tahapan pembangunan berdasarkan skala kebutuhan dan prioritas wilayah. Peningkatan akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, menekan hambatan distribusi logistik, serta memperluas akses warga perbatasan terhadap berbagai layanan dasar.(hmi)