WALHI Bongkar Jaringan Karhutla: Ada 93 Perusahaan dan Orang Dekat Istana

Jakarta | Harian Merdeka

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) resmi meluncurkan hasil kajian terbaru bertajuk “Siapa di Balik Api?” di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam kajian tersebut, WALHI mengungkap gurita jaringan korporasi. Hingga sosok politisi di balik maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang periode Januari–Agustus 2026.

Kajian ini disusun berdasarkan analisis spasial data satelit berakurasi tinggi terhadap 30 perusahaan. Terdiri atas 15 entitas perkebunan kelapa sawit dan 15 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencatatkan indikasi titik panas (hotspot) tertinggi.

Penelusuran dilanjutkan hingga ke tingkat pengurus, pemegang saham, serta pemilik manfaat akhir (beneficial owner).

Hasil penelitian WALHI membeberkan empat temuan krusial. Pertama, minimnya transparansi akibat keterlibatan modal asing lintas negara.

Teridentifikasi 93 perusahaan berindikasi karhutla yang terafiliasi dengan grup raksasa seperti Sinar Mas, Wilmar, Musim Mas, dan First Resources.

Struktur kepemilikan saham yang berlapis hingga ke yurisdiksi tax haven seperti British Virgin Islands dan Samoa dinilai menyulitkan proses penegakan hukum.

Kedua, ditemukannya keterkaitan lima figur publik yang dekat dengan kekuasaan dan Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas (Iwan Bomba) yang terhubung dengan PT Golden Blossom Sumatera, Aburizal Bakrie dengan PT Monrad Intan Barakat, serta Edhy Prabowo, Widjono Hardjanto, dan Benny Pangbin pada PT Kiani Lestari.

Ketiga, tingginya konsentrasi titik panas di area Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan.

WALHI mendeteksi 807 titik panas di kawasan tersebut, di mana 133 titik berada pada entitas PSN Energy Estate dan 674 titik menyebar di empat klaster Food Estate.

Keempat, ditemukannya pola kebakaran berulang pada anak perusahaan dari kelompok usaha besar yang sama.

Hal itu menandakan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada entitas operasional saja, melainkan harus menyasar grup pengendali bisnis.

Koordinator Pengkampanye WALHI Uli Arta Siagian mendesak pemerintah agar transparan mengurai kepemilikan perusahaan dan menindak tegas induk korporasi tanpa pandang bulu.

Menurutnya, pemerintah harus mencabut izin operasional, memberlakukan sanksi pidana dan perdata, serta menghentikan ekspansi pembukaan lahan di Papua.

“Presiden harus membuktikan komitmennya untuk menindak tegas siapapun yang terlibat karhutla. Jangan sampai penegakan hukum ini hanya berakhir menjadi sekadar omon-omon,” tegas Uli.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring menambahkan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi sanksi.

Seperti Pasal 76 dan 77 UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Pasal 72 UU Kehutanan.

Boy menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak akan pernah tuntas. Jika negara enggan membongkar struktur penguasaan lahan dan jaringan kekuasaan yang menjadi akar masalahnya. (Egi)