Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi: Pemerintah Tak Baper

Jakarta | Harian Merdeka 

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka dalam menerima berbagai masukan, evaluasi, hingga kritik dari masyarakat terkait dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, memastikan pihak istana tidak merespons masukan publik secara emosional.

“Pemerintah tentu sangat berterima kasih terhadap semua masukan, evaluasi, komplain, apapun itu bentuknya. Termasuk juga dokumen, masih. Apa pun itu dan tidak ada itu pemerintah baper,” ujar Hasan dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran, Capaian, Refleksi dan Evaluasi” di Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Menjaga Keteguhan Kebijakan
Hasan menjelaskan, jajaran pejabat pemerintah selalu mencermati setiap masukan serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan keteguhan dalam menjalankan setiap program kerja agar eksekusi kebijakan tetap berjalan stabil.

“Tapi kalau untuk melaksanakan program kerja, kebijakan, kita tentu juga butuh keteguhan hati. Enggak mudah putar balik,” terang Hasan.

Di samping menjaga stabilitas program, Hasan menekankan bahwa setiap bentuk kekeliruan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan agenda pemerintah akan langsung ditindak tegas. Penanganan terhadap indikasi tindakan koruptif dipastikan mengacu pada koridor hukum yang berlaku.

Reshuffle Jadi Bentuk Respons Aspirasi Publik
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan salah satu bentuk evaluasi nyata yang kerap diambil pemerintah adalah perombakan kabinet atau reshuffle. Langkah tersebut dilakukan apabila seorang pejabat dianggap melenceng dari aturan atau gagal memenuhi indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

Ia bahkan menyoroti pengalamannya sendiri yang pernah terkena kebijakan perombakan posisi tersebut sebagai bentuk evaluasi kinerja dari pandangan publik.

“Makanya kita bisa melihat reshuffle. Begitu ada salah ini, ganti. Begitu ini tidak mencapai KPI, orangnya diganti. Saya juga pernah kena reshuffle, kan? Itu juga mungkin karena memperhatikan respon dari masyarakat,” ujar Hasan.

Menurutnya, penataan ulang posisi pejabat pemerintahan merupakan langkah strategis guna menyesuaikan kebutuhan organisasi demi mencapai hasil kerja yang optimal.

“Orang-orang yang lain yang berapa kali pemerintah melakukan reshuffle, itu mungkin karena memperhatikan respon dari masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk bisa mendapatkan hasil-hasil lebih baik lagi,” ucap dia. (Egi)