Tata Kelola Emiten Jadi Kunci Perkuat Kredibilitas Pasar Modal

JAKARTA | Harian Merdeka

Pemerintah terus mendorong penguatan kualitas pasar modal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan pasar modal mampu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada Semester I-2026.

“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45 persen pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88 persen serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” ujar Airlangga dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, kekuatan fundamental tersebut berjalan seiring dengan perkembangan pasar modal nasional. Hingga Juni 2026, tercatat 957 perusahaan telah melantai di bursa dengan jumlah investor mencapai 28,9 juta. Sementara itu, kapitalisasi pasar berada di kisaran Rp9.897 triliun.

Di kawasan ASEAN, Indonesia juga tercatat memiliki jumlah investor terbesar. Indonesia berada di posisi kedua untuk jumlah perusahaan tercatat dan rata-rata nilai transaksi harian, serta menempati posisi ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar.

Meski mengalami pertumbuhan dari sisi skala, pemerintah menilai pengembangan pasar modal ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kedalaman pasar. Aspek likuiditas serta kepercayaan investor juga menjadi perhatian penting.

Dari sisi pasokan emiten, hingga Juli 2026 terdapat tujuh perusahaan baru yang tercatat di bursa secara year-to-date dengan nilai penghimpunan dana melalui initial public offering (IPO) sekitar Rp2,16 triliun.

Pemerintah menilai kondisi tersebut masih membuka ruang untuk memperkuat pipeline perusahaan berkualitas yang dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang. Di sisi lain, investor kini semakin mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menanamkan modal, mulai dari likuiditas, struktur kepemilikan, kecukupan free float, transparansi, tata kelola hingga kualitas keterbukaan informasi.

Reformasi Pasar Modal Terus Diperkuat

Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan juga terus melakukan reformasi untuk memperkuat ekosistem pasar modal. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia serta berbagai pihak terkait.

Pengembangan instrumen investasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh, termasuk melalui PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas. Pemerintah juga mendorong percepatan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Selain penguatan pasar modal, pemerintah turut melakukan pembenahan iklim investasi melalui deregulasi dan penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Melalui Satgas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 tercatat 170 aduan dari pelaku usaha telah diterima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 124 aduan telah diselesaikan.

Permasalahan yang ditangani mencakup sejumlah sektor, antara lain perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik dan energi. Penyelesaian berbagai hambatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan enabling environment serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan pentingnya peningkatan kualitas perusahaan tercatat dalam menjaga kepercayaan investor.

Menurutnya, emiten memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil. Karena itu, perusahaan tercatat perlu memastikan praktik tata kelola dan transparansi berjalan secara konsisten.

“Penguatan kepercayaan investor perlu diikuti peningkatan kualitas perusahaan tercatat sebagai penghubung antara pasar keuangan dan sektor riil. Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” ujar Haryo.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, likuiditas dan kualitas emiten, pemerintah berharap pasar modal Indonesia tidak hanya semakin besar dari sisi jumlah investor maupun perusahaan tercatat, tetapi juga semakin kredibel dan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang perekonomian.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono, serta jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia.(zma)