Bahas Program Perumahan Rakyat Bersama Sufmi Dasco, Menteri PKP Maruarar Apresiasi Dukungan DPR

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan positif yang diberikan DPR dari keberlanjutan program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

“Kemarin saya bertemu Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco Ahmad membahas langkah-langkah strategis sektor perumahan,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/8).

Dalam pertemuan itu, Maruarar mengatakan dibahas sejumlah agenda utama, mulai dari penguatan Undang-Undang Perumahan, optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, Program 3 Juta Rumah Subsidi, hingga perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

“Respons Pak Dasco positif. Apresiasi tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Sufmi Dasco, Ibu Puan dan DPR atas dukungan yang sangat luar biasa bagi keberlanjutan program perumahan rakyat,” kata Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan DPR siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program prioritas

Program 3 Juta Rumah sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pengembang hingga pelaku usaha.

Maruarar sebelumnya menegaskan bahwa dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan dan renovasi rumah rakyat.

Pemerintah juga terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap sektor perumahan.

Salah satunya melalui KUR Perumahan, yang diarahkan untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergerak dalam pembangunan maupun sektor pendukung perumahan.

Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan sekaligus membuka lapangan kerja.

Di sisi lain, dukungan DPR dinilai penting untuk memastikan berbagai kebijakan perumahan memiliki landasan regulasi dan anggaran yang memadai.

Terlebih, kebutuhan hunian masyarakat masih besar sehingga diperlukan kerja bersama antara pemerintah dan legislatif.

Kementerian PKP pada tahun 2026 ini juga terus memperluas program peningkatan kualitas hunian.

Salah satunya melalui Program BSPS yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit pada tahun ini. (Egi)