Harga Beras Masih Mahal, Pengamat Ungkap Masalah Distribusi

Jakarta | Harian Merdeka

Harga sejumlah kebutuhan pangan masih relatif tinggi pada pertengahan Agustus 2026. Beras dan minyak goreng, misalnya, masih dijual dengan harga mahal di sejumlah wilayah meski pemerintah menyatakan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi cukup.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mencapai Rp15.545 per kilogram (kg), sedangkan minyak goreng berada di level Rp20.221 per liter.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok pangan secara nasional tidak otomatis membuat pasokan tersedia dengan harga murah di seluruh daerah.

“Ini terletak pada perbedaan mendasar antara ketersediaan secara nasional dan ketersediaan di pasar lokal. Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton, tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah,” ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, stok beras cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu karena sentra produksi utama berada di Pulau Jawa dan sebagian Sulawesi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh biaya logistik yang tinggi serta transmisi harga yang belum berjalan sempurna. Akibatnya, kesenjangan harga antarwilayah masih cukup lebar.

Produksi dan Distribusi Jadi Tantangan

Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sangat dipengaruhi faktor geografis dan siklus panen. Produksi terkonsentrasi di sejumlah sentra, sementara musim panen tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut membuat ketersediaan beras bersifat temporal sekaligus spasial. Artinya, suatu wilayah dapat mengalami surplus ketika daerah lain justru menghadapi keterbatasan pasokan.

Di daerah kepulauan dan terpencil, misalnya, pemindahan beras dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami defisit membutuhkan biaya distribusi yang tidak sedikit.

“Akibatnya, meskipun secara agregat produksi melebihi konsumsi, pasar lokal di zona defisit tetap mengalami tekanan pasokan,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, klaim swasembada dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog sebesar 5,25 juta ton tetap dapat berjalan beriringan dengan harga beras yang tinggi di daerah tertentu.

Menurut Eliza, persoalannya bukan semata-mata mengenai jumlah stok, melainkan bagaimana stok tersebut ditransmisikan ke pasar dan akhirnya sampai kepada konsumen.

“Transmisi harga ke pasar lokal tidak sempurna karena struktur biaya, margin, distribusi spasial, dan insentif produsen,” imbuhnya.

Harga Beras Masih di Atas HET

Eliza mengatakan harga beras secara nasional masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di zona defisit dan daerah terpencil.

Pemerintah selama ini mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menambah pasokan sekaligus menahan kenaikan harga beras.

Namun, menurut Eliza, pelaksanaan program tersebut belum optimal. Salah satu persoalannya adalah volume beras SPHP yang masih terbatas dibandingkan dengan kesenjangan pasokan di sejumlah pasar.

Selain itu, penyaluran SPHP dinilai belum selalu menyasar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan paling parah.

“Efek penurunannya sering bersifat sementara atau lokal,” ujarnya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan desain produk. Eliza menilai kemasan beras SPHP yang umumnya berukuran 5 kg belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan daya beli sebagian masyarakat menengah bawah yang membutuhkan beras untuk konsumsi harian.

Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan beras SPHP dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya 1 kg. Dengan begitu, masyarakat dapat membeli beras sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Menurut Eliza, program SPHP tetap penting untuk menahan kenaikan harga di titik-titik tertentu. Namun, keterbatasan volume dan distribusi membuat program tersebut belum cukup kuat menjadi jangkar harga beras secara nasional.

“SPHP bisa membantu menahan laju kenaikan harga di titik-titik tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional,” katanya.

Stok Cukup Belum Menjamin Harga Murah

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan stok pangan nasional perlu diikuti dengan sistem distribusi yang efisien. Tanpa distribusi yang merata, daerah yang jauh dari sentra produksi tetap berpotensi menghadapi harga pangan yang lebih tinggi.

Karena itu, penguatan konektivitas distribusi, ketepatan sasaran program stabilisasi, serta penyesuaian skema penjualan dengan daya beli masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan stok pangan nasional dapat dirasakan manfaatnya hingga tingkat konsumen. (Hmi)