BNPB Percepat Penanganan Empat Bencana, dari Gempa NTT hingga Erupsi Anak Krakatau

Jakarta | Harian Merdeka

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat penanganan dan pemulihan di sejumlah daerah yang terdampak empat bencana, yakni gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta banjir bandang di Sumatra.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya terus melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Untuk menangani erupsi tersebut, BNPB telah mengirimkan Tim Pendahulu guna melakukan pemantauan langsung di lapangan. Berdasarkan pendataan sementara, belum ada korban jiwa yang dilaporkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Suharyanto mengatakan, hingga kini belum ada pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak yang menetapkan status kedaruratan. Namun, kondisi tersebut tidak menghambat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Kami juga terus berkomunikasi menit demi menit dengan Kepala BMKG, serta mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca

Suharyanto mengatakan BNPB telah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

OMC Hybrid dilakukan dengan dua metode. Ketika terdapat awan yang memungkinkan, petugas melakukan stimulasi hujan. Sementara ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai sekaligus mengikat partikel abu dan polutan berbahaya.

“Diharapkan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak hari ini hingga nanti malam dapat membantu mempercepat peluruhan abu vulkanik,” ujarnya.

Suharyanto juga menyampaikan Badan Geologi memastikan berdasarkan evaluasi morfologi terkini, tubuh Gunung Anak Krakatau belum berpotensi runtuh dalam skala yang dapat memicu tsunami seperti yang terjadi pada 2018.

Gempa NTT, Hampir 99 Ribu Rumah Rusak

Untuk penanganan gempa bumi di NTT, BNPB masih melakukan verifikasi data kerusakan rumah.

Berdasarkan pendataan sementara, tercatat 98.986 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat.

Suharyanto menjelaskan, rumah yang mengalami rusak ringan akan mendapatkan bantuan stimulan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.

Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangun hunian sementara atau memberikan Dana Tunggu Hunian sebelum rumah baru tipe 36 dibangun.

BNPB juga mendirikan tenda darurat yang difungsikan sebagai sekolah sementara bagi anak-anak terdampak.

“Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah,” ujarnya.

Karhutla Masih Jadi Tantangan

Sementara itu, BNPB menyebut penanganan karhutla masih menjadi tantangan besar. Hingga 6 September 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare. Dari jumlah tersebut, 939,45 hektare masih belum padam.

Luas lahan yang masih terbakar tersebut tersebar di Kalimantan Barat 97,8 hektare, Riau 283,35 hektare, Kalimantan Selatan 116,3 hektare, Kalimantan Tengah 91,3 hektare, Sumatra Selatan 341,7 hektare, dan Jambi 9 hektare.

“Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air,” kata Suharyanto.

Ia menjelaskan, pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan tanah sehingga petugas harus melakukan proses pendinginan dan pemantauan secara berkelanjutan.

“Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai,” jelasnya.

Pemulihan Banjir Sumatra Terus Dikebut

BNPB juga terus mengejar target pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra pada tahun lalu.

Per 6 September 2026, realisasi transfer bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah mencapai Rp703,017 miliar.

Sementara untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit yang diusulkan, sebanyak 14.897 unit telah selesai direviu dan siap dibangun.

Total huntap yang telah memasuki proses pembangunan mencapai 1.055 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 841 unit telah selesai dibangun dan 214 unit masih dalam pengerjaan.

“Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan agar masyarakat segera dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya,” tutur Suharyanto.

“Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direviu dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat,” sambungnya.(hmi)