Menteri PKP dan Mendagri Rapat Bareng Buddha Tzu Chi Bahas Penanganan Bencana

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi penting bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan perwakilan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia pada Selasa (8/9/2026) sore. Rapat yang dimulai pukul 15.30 WIB ini berfokus pada percepatan penanganan pascabencana dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.

Ada tiga poin utama yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan tertutup tersebut. Pertama, koordinasi penanganan dampak bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, penanganan khusus untuk kawasan terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang juga berada di wilayah NTT.

Selain membahas situasi di Indonesia Timur, rapat ini juga mengevaluasi perkembangan proyek Hunian Tetap (Huntap) di wilayah Aceh dan Sumatra.

Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Kemendagri, dan organisasi kemanusiaan seperti Buddha Tzu Chi ini diharapkan dapat mempercepat birokrasi, penyaluran bantuan, serta pembangunan infrastruktur rumah tinggal yang layak bagi para pengungsi korbana bencana.

“Karena itu arahan Presiden yang jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda, misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian, atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak,” ucap Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP meminta percepatan penanganan bencana di NTT dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan lokasi relokasi bagi masyarakat.

“Jangan kita memindahkan rakyat dari tempat yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan pembangunan rumah melalui skema gotong royong. Untuk penanganan di NTT, pemerintah menyiapkan pembangunan 500 rumah serta bantuan sebesar Rp5 miliar.
Selain penanganan bencana di Flores dan Lewotobi, rapat juga membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.

Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan, termasuk penyelesaian pengadaan dan pelelangan proyek huntap. Koordinasi dengan BPKP dan LKPP akan dilakukan untuk mempercepat proses tersebut.

Menteri PKP menegaskan percepatan pembangunan harus dilakukan dengan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kita jangan berlama-lama untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan penanganan bencana tetap harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, kualitas pembangunan yang terjamin, serta ketepatan sasaran bantuan.

Sementara itu, Kepala BPS menyatakan siap membantu pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak bencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
BPS juga akan menggunakan sejumlah basis data untuk menyusun peta wilayah terdampak serta profil penduduk yang terkena dampak bencana. Selain itu, BPS akan menyediakan dashboard bencana NTT sebagai bagian dari dukungan data dalam penanganan bencana.

“Ini satu kolaborasi yang sangat produktif dan tentunya seperti yang kami lakukan, BPS lakukan untuk bencana Sumatera, di bencana NTT ini, kami akan membantu Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data-data yang disampaikan oleh para Bupati dan Wali Kota terdampak kepada BNPB by name by address, kemudian nanti dari BNPB disampaikan ke kami, kami melakukan verifikasi dan validasi,” ungkapnya.  (Egi)