Wamendagri Bima Arya: Ketahanan Bencana Harus Dibangun Sejak Perencanaan Pembangunan

Jakarta I Harian Merdeka

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ketahanan bencana tidak boleh baru dibangun ketika bencana terjadi.

Menurutnya, sistem ketahanan harus dirancang sejak awal melalui proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

Bima mengatakan, paradigma penanggulangan bencana perlu bergeser dari sekadar memperkuat kemampuan respons menjadi membangun sistem yang sejak awal mampu mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana.

“Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Bima, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Kondisi tersebut membuat pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau pemerintah pusat.

Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, harus memiliki peran yang jelas dalam membangun ketahanan wilayah.

Bahkan, setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah berpotensi meningkatkan maupun mengurangi risiko bencana.

Indonesia sendiri telah memiliki berbagai institusi yang menangani kebencanaan, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Namun, Bima menilai keberadaan lembaga saja tidak cukup.

Tantangan yang lebih besar adalah membangun sistem yang mampu menyatukan perencanaan, data, pendanaan, hingga pembagian kewenangan antarlembaga.

“Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri,” katanya.

Mitigasi Bukan Beban Anggaran
Bima menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, serta kesiapan kelembagaan.

Ia meminta mitigasi bencana tidak lagi dipandang sebagai tambahan beban biaya pemerintah.

Sebaliknya, investasi mitigasi diperlukan untuk melindungi pembangunan dan masyarakat dari kerugian yang jauh lebih besar ketika bencana terjadi.

“Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua harus terjadi, semua harus dilakukan, semua harus direncanakan sebelum disaster terjadi,” tegas Bima.

Karena itu, pengambilan keputusan pembangunan harus menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu. Data tersebut antara lain mencakup peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, serta kondisi geografis dan karakteristik wilayah.

Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak menyusun kebijakan pembangunan secara parsial tanpa memperhitungkan potensi ancaman bencana di wilayah masing-masing.

Libatkan Masyarakat hingga Dunia Usaha
Menurut Bima, membangun ketahanan bencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar strategi mitigasi dan pembangunan ketahanan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dengan pendekatan tersebut, Bima berharap ketahanan bencana menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses pembangunan, bukan sekadar kebijakan yang baru dijalankan setelah bencana terjadi.

“Ketahanan harus dibangun sebelum bencana datang,” ujarnya.(Agus).