Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Fokus Pendidikan Nasional, Prabowo Kaji Sekolah & Kuliah Gratis di Negeri

Bagikan: Facebook X WhatsApp

Jakarta | Harian Merdeka

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Saat ini, terdapat sekitar 164.000 sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran pers, Rabu (23/9/2026).

Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi.

Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal.

“Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” jelas Teddy.

Perhatian ke Pesantren Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Teddy menyampaikan pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai wadah khusus yang menangani urusan pesantren.

Pembentukan direktorat jenderal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pendidikan pesantren memperoleh perhatian dan dukungan dalam penguatan pendidikan nasional.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” tutur Teddy. (Egi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *