Sekolah Rakyat Beroperasi di 182 Titik, Mensos Laporkan Perkembangannya kepada Prabowo

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen.

“Ya tentu kami akan sedikit melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial (Kemensos) masih melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana di sejumlah Sekolah Rakyat.

Meski masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, Gus Ipul menyebut proses kegiatan belajar mengajar secara umum telah berjalan dengan baik.

“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Siswa Berasal dari Keluarga Rentan

Gus Ipul menjelaskan, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang beragam.

Sebagian siswa disebut pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun. Ada pula yang sebelumnya pernah bekerja di lingkungan yang tidak sesuai bagi anak serta membutuhkan proses rehabilitasi sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.

“Yang sekolah di sini adalah anak-anak istimewa dari keluarga rentan dengan memiliki latar belakang yang beragam, berbeda-beda,” tuturnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri.

Pemerintah turut membahas perluasan layanan pendidikan gratis pada sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak dan madrasah negeri, serta peningkatan kualitas guru.

Untuk pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

Presiden Prabowo meminta kajian mengenai kebijakan tersebut diperdalam oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Hasil kajian nantinya akan kembali dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.(hmi)