Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Mahfud MD: Rocky Gerung dan Qodari Bisa “Bertempur” di Wantimpres, Hasilnya Tak Boleh Bocor

Bagikan: Facebook X WhatsApp

Jakarta | Harian Merdeka

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti masuknya sejumlah tokoh dengan latar belakang pemikiran berbeda ke dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Mahfud menilai perbedaan pandangan di antara para anggota Wantimpres merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika mereka memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia kemudian mencontohkan sosok Rocky Gerung dan Muhammad Qodari yang memiliki karakter serta perspektif politik yang berbeda.

“Saya membayangkan orang seperti Rocky Gerung, dia berbicara mungkin bertempur dengan siapa di dalam, bertempur dengan Qodari misalnya,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, perbedaan pandangan atau perdebatan di internal Wantimpres justru merupakan bagian dari proses dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Namun, ia menegaskan proses perdebatan tersebut tidak seharusnya diketahui publik. Begitu pula dengan siapa yang akhirnya berhasil meyakinkan Presiden.

“Ya, tidak ada yang tahu produk pertempuran itu apa. Dia berhasil meyakinkan presiden atau dia kalah misalnya, itu tidak boleh ketahuan. Gak boleh,” ujar pakar hukum tata negara tersebut.

Pernyataan Mahfud itu menggambarkan bahwa Wantimpres idealnya menjadi ruang bagi Presiden untuk mendapatkan beragam perspektif sebelum mengambil keputusan.

Dengan masuknya tokoh-tokoh yang memiliki pandangan berbeda, dinamika pembahasan di lingkaran penasihat Presiden diperkirakan akan semakin beragam.

Meski demikian, hasil akhir dari pertukaran argumentasi tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden. Publik hanya akan melihat kebijakan yang kemudian diputuskan pemerintah, bukan perdebatan internal yang mendahuluinya.(Agus).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *