Atasi Kemiskinan, Cak Imin Minta BUMN Buka Lapangan Kerja dan Manfaatkan Aset

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperluas peran dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya itu dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan, potensi besar BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan perusahaan negara tidak cukup diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kesempatan kerja, memperluas kegiatan usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi.

“BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2026).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta BUMN memperluas akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk lulusan SMA/SMK. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.

Selain itu, orientasi pemberdayaan juga harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri.

“Kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat,” katanya.

Cak Imin juga mendorong pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) BUMN untuk menjalankan program padat karya produktif di perdesaan. Kegiatannya dapat berupa pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menekankan, seluruh program pemberdayaan perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran. Pelaksanaannya juga harus diprioritaskan di wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, sehingga dukungan BUMN berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara terukur.

“CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Selain mengoptimalkan CSR, Cak Imin meminta BUMN mengubah aset yang belum dimanfaatkan atau idle menjadi ruang usaha bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Model pengelolaan seperti Pos Bloc dan M Bloc dapat menjadi inspirasi untuk menghadirkan ruang produktif yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.

Inisiatif tersebut dapat diwujudkan melalui program 1.001 Pasar Rakyat dengan memanfaatkan aset strategis BUMN sebagai tempat usaha berbiaya sewa terjangkau. Perusahaan negara didorong mengidentifikasi aset potensial dengan status lahan yang jelas untuk dijadikan proyek percontohan sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM.

“Jangan sampai aset BUMN yang memiliki potensi ekonomi justru tidak dimanfaatkan. Aset tersebut harus bisa membuka ruang usaha, menciptakan aktivitas ekonomi dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk berkembang,” tuturnya. (Egi)