Penanganan Karhutla Dinilai “Gagal”, Gerindra dan Pengamat Desak Menhut Diganti

Jakarta | Harian Merdeka

Partai Gerindra mendukung evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyusul persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan karena penanganan karhutla dianggap belum optimal.

Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra, Kamrussamad, menyatakan perlunya Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan, termasuk kemungkinan pergantian dalam perombakan atau reshuffle kabinet.

“Memang kita perlu mengusulkan kepada Presiden untuk mengevaluasi secara sungguh-sungguh Menteri Kehutanan,” kata Kamrussamad dalam agenda debat terbuka bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan, dikutip Rabu (21/10/2026).

Merespons pernyataan tersebut, loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulingga, turut mendukung langkah evaluasi terhadap Raja Juli Antoni. Ia bahkan berharap pergantian Menteri Kehutanan dapat segera dilakukan.

“Makin cepat makin baik,” ungkap Andi Sinulingga.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Meski demikian, pemerintah akan berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk mendukung proses pemadaman.

“Sekali lagi, nggak ada dana khusus, Mbak,” kata Raja Juli dalam potongan video rapat daring terkait penanganan karhutla yang viral di media sosial.

Raja Juli memastikan pemerintah tetap akan mengupayakan berbagai langkah untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif.

“Tapi sekaligus, apa pun yang bisa kita lakukan untuk pemadaman ini, dana akan kita coba sediakan dari yang ada atau dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat, namun juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga berharap adanya partisipasi publik dalam penanganan karhutla. Menurut dia, keterbatasan kemampuan negara membuat pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendirian.

“Ini teori partisipasi. Kenapa teori partisipasi ini muncul? Karena negara memang punya keterbatasan. Jadi, tidak semua dapat diatasi, ditanggung oleh negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, partisipasi publik merupakan salah satu bentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat dalam menghadapi persoalan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk keterlibatan, termasuk bantuan pendanaan untuk mendukung upaya pemadaman karhutla. (Egi)