Hensa Sentil Menteri yang Hobi Bikin Gaduh: Puasa Bicara Dulu, Jangan Rusak Kepercayaan Publik!

Jakarta | Harian Merdeka

Pengamat politik Hendri Satrio mengingatkan pemerintah agar tidak merusak momentum positif yang mulai terbentuk, terutama ketika kepercayaan publik dan sentimen pasar menunjukkan sinyal yang perlu dijaga. Menurutnya, pernyataan pejabat yang tidak terukur serta sikap antikritik berpotensi menjadi sumber persoalan bagi pemerintah sendiri.

Hendri, yang akrab disapa Hensa, menilai penurunan kepercayaan terhadap pemerintah tidak selalu dipicu tekanan dari luar. Pernyataan pejabat yang kontroversial, tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, atau disampaikan tanpa pertimbangan matang juga dapat memengaruhi persepsi publik.

“Pengalaman kita, yang sering bikin kepercayaan turun itu bukan pihak luar, tapi pernyataan pejabat kita sendiri. Satu kalimat asal bicara bisa menghapus kerja berminggu-minggu,” kata Hensa, Jumat (23/10/2026).

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menilai komunikasi pejabat pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Di tengah upaya menjaga kepercayaan masyarakat, pernyataan yang memicu kegaduhan justru dapat mengalihkan perhatian dari program dan hasil kerja pemerintah.
Ia pun menyarankan para menteri yang kerap menuai kontroversi akibat pernyataan publik agar menahan diri dan lebih berhati-hati dalam berbicara.

“Jadi kalau ada menteri yang hobi bikin gaduh, sebaiknya puasa bicara dulu biar kepercayaan yang baru balik ini tidak kabur lagi,” tuturnya.

Pemerintah Jangan Antikritik Hensa juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan sinyal positif di pasar saham sebagai alasan untuk mengabaikan kritik masyarakat.

Menurutnya, pergerakan pasar dan kepercayaan publik merupakan dua hal yang perlu dicermati secara cermat, tanpa menganggap satu indikator sebagai gambaran utuh kondisi nasional.

Ia menekankan bahwa pemerintah yang mampu menjaga kepercayaan bukanlah pemerintah yang menutup ruang perbedaan pendapat, melainkan pemerintah yang tetap tenang menghadapi kritik dan menjawabnya melalui kebijakan serta kinerja nyata.

“Menurut saya pemerintah yang dipercaya itu pemerintah yang tahan dikritik, bukan yang sibuk membalas kritik. Stabil itu bukan berarti tidak ada suara yang berbeda. Stabil itu artinya pemerintah tetap tenang, tetap bekerja, dan tidak gampang baper setiap kali dikritik,” tegasnya.
Dalam pandangan Hensa, kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pejabat publik.

Respons defensif terhadap kritik justru berisiko memperbesar persoalan komunikasi dan membuat masyarakat mempertanyakan kesediaan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi.

Karena itu, konsistensi komunikasi dan keterbukaan terhadap masukan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pernyataan pejabat semestinya mendukung pelaksanaan kebijakan, bukan menimbulkan kontroversi yang mengaburkan substansi pekerjaan.

Bukan Sekadar Sinyal Positif

Hensa berharap momentum positif yang mulai terbentuk dapat dipertahankan melalui kerja nyata, konsistensi kebijakan, serta komunikasi publik yang lebih terukur.

Menurutnya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis atau respons terhadap perkembangan pasar.

Kepercayaan membutuhkan bukti yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk pelaksanaan program yang konsisten, penyelesaian persoalan publik, dan kesediaan pemerintah melakukan koreksi ketika kebijakan menghadapi masalah.

“Momentumnya ada, tinggal pemerintah mau merawatnya atau malah merusaknya sendiri. Saya berharap pemerintah memilih yang pertama. Semoga sinyal baik ini bertahan. Yang dibutuhkan sekarang bukan tepuk tangan, tapi konsistensi,” pungkasnya.

Pernyataan Hensa menjadi pengingat bahwa komunikasi pejabat merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan. Di tengah dinamika ekonomi dan politik, pemerintah dituntut bukan hanya menjaga optimisme, tetapi juga memastikan kritik tetap mendapat ruang dan kebijakan dijalankan secara konsisten.

Pada akhirnya, keberlanjutan kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada bagaimana pemerintah menyampaikan pesan, tetapi juga pada kesesuaian antara pernyataan, keputusan, dan hasil yang dirasakan masyarakat.(Agus)