Gempa NTT Rusak 87 Sekolah, DPR Minta Pemulihan Pendidikan Dipercepat

Jakarta | Harian Merdeka

Komisi X DPR RI meminta pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, pemerintah dinilai perlu memastikan kebutuhan psikososial anak-anak terdampak bencana tetap terpenuhi.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas dampak gempa yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026). Menurutnya, kerusakan fasilitas pendidikan harus segera ditangani agar hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tidak terganggu.

Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan asesmen terhadap kondisi sekolah serta peserta didik yang terdampak.

Hetifah menilai pendataan tersebut harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebutuhan pemulihan di setiap wilayah.

“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Komisi X mendorong pemerintah, khususnya Kemendikdasmen, segera mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang mengalami kerusakan. Namun, Hetifah mengingatkan pemulihan pendidikan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali gedung sekolah.

Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan ruang kelas sementara, fasilitas belajar, ruang bermain, serta dukungan psikososial bagi anak-anak, terutama mereka yang masih berada di lokasi pengungsian.

“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegasnya.

Hetifah juga mendorong Kemendikdasmen menyiapkan skema dan anggaran khusus untuk penyediaan ruang belajar darurat di wilayah terdampak bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pendidikan secara cepat tanpa terkendala proses penganggaran yang panjang.

Selain perbaikan fisik, ia meminta program revitalisasi satuan pendidikan dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan tidak hanya mencakup bangunan sekolah, tetapi juga meja dan kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta bantuan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan yang terdampak.

“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” kata Hetifah.

Komisi X DPR RI juga meminta pemerintah memastikan data kerusakan fasilitas pendidikan di NTT akurat dan terintegrasi. Data tersebut mencakup jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, jumlah peserta didik dan guru yang terdampak, hingga kebutuhan rehabilitasi serta fasilitas pendidikan darurat.

Menurut Hetifah, data yang diperbarui secara berkala menjadi dasar penting agar kebijakan rehabilitasi dan pemberian bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan di NTT bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam situasi darurat, tetapi keberlangsungan pendidikan anak-anak juga harus menjadi bagian penting dari penanganan bencana.

“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” pungkasnya.

Berdasarkan data sementara BNPB hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut menyebabkan 47 orang meninggal dunia.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK. (Hmi|)