Zulhas: Daerah 3T Jadi Prioritas Penyaluran Makan Bergizi Gratis

Jakarta | Harian Merdeka

Pemerintah akan memprioritaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program tersebut juga menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat program tersebut.

“Kita meminta waktu dua bulan kepada Bapak Presiden. Satu bulan sudah berlalu, dan dalam waktu tersebut kami menyelesaikan persoalan di daerah 3T, terutama memastikan mereka yang berhak tetapi belum menerima bisa mendapat MBG,” kata Zulhas dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom beberapa waktu lalu.

Menurut Zulhas, terdapat sekitar 3.000 titik baru yang perlu diselesaikan untuk memperluas jangkauan program MBG di daerah 3T.

Selain itu, pemerintah telah menyelesaikan penyaluran MBG bagi kelompok ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Kelompok tersebut diperkirakan menambah sekitar 11 juta penerima manfaat.

MBG Bertahap Masuk Sekolah Keagamaan

Zulhas mengatakan pemerintah juga membuka peluang memperluas program MBG ke sekolah-sekolah berbasis agama. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan memastikan fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar yang ditetapkan.

“Kita selesaikan juga nanti sekolah-sekolah berbasis agama, tapi harus sesuai standar SPPG, dapurnya harus sesuai standar,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan standar fasilitas menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat.

Dapur SPPG Tak Punya SLHS Bakal Ditutup

Zulhas juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan ditutup.

Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi terhadap dapur yang dinilai tidak layak atau berpotensi membahayakan penerima manfaat.

Saat ini, disebut terdapat hampir 7.000 dapur SPPG yang belum memiliki SLHS.

“Kalau nggak ada (SLHS), tutup dapurnya. Nggak ada tawar-tawar. Walaupun satu keracunan, mau satu, mau dua, itu anak kita. Ini bukan soal angka, ini soal keselamatan,” tegasnya.

Pemerintah Akui Masih Ada Kekurangan

Di sisi lain, Zulhas mengakui pelaksanaan program MBG yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat masih menghadapi sejumlah persoalan.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.

“MBG ini melayani 82,9 juta orang, pekerjaan besar sekali. Kemarin ditangani orang yang tidak tepat, bahkan ada yang culas sehingga banyak penyalahgunaan,” ungkap Zulhas.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan MBG.

“Pemerintah minta maaf memang belum berhasil, tapi beri kami waktu satu-dua bulan untuk merapikan,” pungkasnya.(hmi)