Cegah Kecelakaan, Zigo Rolanda Minta Kendaraan ODOL Disaring Sebelum Masuk Tol

Jakarta | Harian Merdeka

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyoroti penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan aspek keselamatan di jalan tol, khususnya terkait masih maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

Menurut Zigo, pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih harus dilakukan secara lebih ketat sejak kendaraan belum memasuki jalan tol. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tonase masuk ke jalur bebas hambatan.

Zigo mengatakan, kendaraan ODOL kerap menjadi salah satu faktor yang ditemukan dalam penyelidikan kecelakaan di jalan tol. Namun, ia mengingatkan agar tanggung jawab tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi truk.

Menurutnya, pengemudi umumnya memiliki kepentingan untuk memperoleh pendapatan, sehingga diperlukan sistem pencegahan dan penyaringan yang lebih kuat dari pihak pengelola jalan tol sejak gerbang masuk.

“Kalau ODOL semestinya kan bisa diantisipasi sebelum masuk jalan tol. Kalau misalnya penyebabnya ODOL, jangan disalahkan 100 persen sopir. Pengawasan sebelum masuk jalan tolnya yang juga harus ditingkatkan. Kita harus jelas di situ, dari hasil panja ini juga harus diselesaikan,” ujar Zigo dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu mendorong KNKT memberikan rekomendasi konkret untuk memperketat pengawasan kendaraan sebelum memasuki jalan tol.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah penempatan jembatan timbang atau sistem pemeriksaan tonase di setiap pintu masuk jalan tol. Menurut Zigo, langkah tersebut dapat membantu mencegah kendaraan dengan muatan berlebih lolos ke jalan tol.

“Kami menyarankan agar KNKT memberikan rekomendasi konkret. Sebelum kendaraan memasuki jalan tol, kita harus melakukan pengetatan. Apakah jembatan timbangan bisa dihadirkan di setiap pintu masuk tol untuk mengantisipasi pelanggaran tonase dan sebagainya. Jadi, pembatasan muatan harus dimulai sejak gerbang masuk, baru kemudian kita perhatikan aspek kondisi jalannya,” ungkapnya.

Selain persoalan ODOL, Zigo juga menekankan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku pengelola.

Menurut legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut, SPM jalan tol mencakup sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Di dalam aturan, ada tiga komponen terkait SPM jalan tol: kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung. Ini kan tanggung jawab pengelola jalan tol semuanya. Jangan kita titik beratkan lagi, kita salahkan pada penggunanya,” pungkasnya.

Zigo menilai peningkatan pengawasan terhadap kendaraan ODOL harus berjalan beriringan dengan pemenuhan SPM oleh pengelola jalan tol. Dengan demikian, upaya meningkatkan keselamatan tidak hanya berfokus pada pengguna jalan, tetapi juga pada tanggung jawab pengelola dalam memastikan kondisi dan fasilitas jalan memenuhi standar yang telah ditetapkan.(hmi)