Tekanan Ekonomi Makin Terasa, Saat Harga Pangan Naik Warga Dihadapkan pada Pilihan Sulit

Jakata I Harian Merdeka

Tekanan ekonomi masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan tersendiri.

Bagi sebagian keluarga, persoalannya bukan lagi sekadar mengurangi belanja atau menunda membeli kebutuhan sekunder. Pengeluaran untuk makanan menjadi beban utama yang harus diprioritaskan setiap hari.

Kondisi tersebut semakin mendapat perhatian di tengah perkembangan harga beras yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tekanan.

Beras merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh rumah tangga Indonesia. Ketika harganya meningkat, ruang belanja masyarakat berpenghasilan rendah otomatis semakin tertekan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2025 masih terdapat 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka kemiskinan tercatat 8,25 persen dari total penduduk, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen.

Meski angka kemiskinan secara statistik mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat telah terbebas dari tekanan ekonomi.

Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan apabila terjadi kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga.

BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di sekitar Rp609.160 per kapita per bulan.

Garis tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Harga Beras Jadi Sorotan
Persoalan pangan kembali menjadi perhatian karena harga beras mengalami tekanan sepanjang 2026.

Analisis yang diterbitkan Bisnis.com mencatat harga beras di tingkat produsen, grosir, hingga konsumen mengalami kenaikan secara beruntun dari Januari hingga Juni 2026.

Kenaikan harga beras memiliki efek berantai Masyarakat harus mengalokasikan uang lebih besar untuk kebutuhan yang sama.

Bagi rumah tangga dengan pendapatan terbatas, tambahan pengeluaran tersebut dapat memaksa mereka mengurangi pembelian kebutuhan lain.

Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat memilih membeli beras dengan kualitas atau jumlah yang lebih rendah, mengurangi konsumsi lauk-pauk, menunda pembayaran kebutuhan lain, hingga mengandalkan bantuan keluarga maupun pemerintah.

Karena itu, persoalan harga pangan tidak bisa dilihat hanya dari angka inflasi.

Dampaknya harus dilihat dari kemampuan riil masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah sebelumnya juga mendorong Kementerian Perdagangan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga beras.

Ia menilai kenaikan harga beras dapat langsung meningkatkan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Ketika Pendapatan Tak Seimbang dengan Pengeluaran
Persoalan ekonomi masyarakat pada akhirnya bermuara pada daya beli.

Ketika pendapatan tetap atau bahkan menurun, sementara harga makanan, transportasi, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai pengeluaran lainnya meningkat, masyarakat harus melakukan penyesuaian.

Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi mungkin masih memiliki ruang untuk mengurangi tabungan atau belanja nonpokok. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pilihan tersebut jauh lebih terbatas.

Pengeluaran mereka sebagian besar sudah terserap untuk kebutuhan dasar.
Situasi inilah yang membuat kenaikan harga pangan menjadi sangat sensitif. Sedikit kenaikan harga dapat berarti berkurangnya jumlah makanan yang bisa dibeli dalam satu rumah tangga.

Sejumlah kajian juga memperingatkan bahwa kenaikan harga beras dapat berpengaruh terhadap daya beli dan risiko kemiskinan. Ekonom sebelumnya menilai kenaikan harga beras berpotensi memberikan tekanan terhadap masyarakat apabila berlangsung dalam waktu panjang.

Pemerintah Perlu Hadir, Bukan Sekadar Menjaga Angka
Pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program untuk menjaga pasokan dan harga pangan sekaligus memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Badan Pangan Nasional menyatakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP beras pada 2026 telah melampaui capaian 2025 setelah pemerintah menambah alokasi satu juta ton hingga akhir tahun.

Perum Bulog juga memperkuat intervensi pasar.

Hingga awal September 2026, pemerintah terus menggelontorkan beras melalui program stabilisasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan harga.

Pemerintah bahkan memperpanjang program bantuan beras hingga Desember 2026.

Reuters melaporkan program tersebut ditujukan untuk membantu lebih dari 33 juta rumah tangga berpenghasilan rendah, dengan hampir satu juta ton beras akan disalurkan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya beli dan ketahanan pangan masih menjadi perhatian pemerintah.

Namun, tantangannya bukan hanya memastikan beras tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan beras tersebut benar-benar dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau serta bantuan pangan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Jangan Sampai Warga Terjebak Pilihan Sulit
Tekanan ekonomi pada akhirnya menciptakan pilihan-pilihan sulit bagi keluarga.

Ketika uang yang tersedia terbatas, kebutuhan yang harus dipenuhi pun harus dipilih. Makan menjadi prioritas, tetapi kebutuhan lain seperti biaya sekolah, listrik, transportasi, sewa rumah, obat-obatan, hingga kebutuhan pekerjaan juga tidak dapat diabaikan.

Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga bahan pangan dapat mempersempit ruang gerak keluarga.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan tidak berhenti pada pengendalian harga di tingkat nasional, tetapi benar-benar terasa di pasar dan di tingkat konsumen.

Pengawasan distribusi juga penting. Pada 7 September 2026, tim Bapanas bersama Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak terhadap harga dan mutu beras di Pasar Sei Sikambing, Medan.

Langkah tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan langsung di lapangan.
Selain harga, mutu pangan juga harus menjadi perhatian.

Masyarakat berpenghasilan rendah tetap berhak mendapatkan pangan yang layak dan berkualitas

Angka Kemiskinan Turun, Tetapi Kerentanan Tetap Ada
Penurunan angka kemiskinan merupakan perkembangan positif. BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025 menjadi 23,36 juta orang pada September 2025

Namun, angka tersebut juga mengingatkan bahwa jutaan masyarakat masih hidup dalam kondisi ekonomi rentan.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari apakah angka kemiskinan turun atau tidak.

Pemerintah juga perlu melihat apakah masyarakat mampu membeli makanan yang cukup, apakah harga kebutuhan pokok terjangkau, apakah pendapatan pekerja mencukupi, dan apakah keluarga memiliki kemampuan menghadapi guncangan ekonomi.

Sebab bagi masyarakat yang penghasilannya pas-pasan, persoalan ekonomi bukanlah statistik semata.

Persoalannya sangat sederhana: apakah uang yang mereka miliki hari ini cukup untuk membawa makanan ke meja makan?

Stabilisasi harga pangan, bantuan sosial yang tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, serta pengawasan distribusi kebutuhan pokok harus berjalan bersamaan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa ekonomi tetap tumbuh. Mereka membutuhkan bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar sampai ke kehidupan sehari-hari.

Karena pada akhirnya, ukuran paling sederhana dari kesejahteraan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi.

Ukuran paling nyata adalah ketika setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan makan tanpa harus memilih antara mengisi perut atau membayar kebutuhan dasar lainnya.
Perketat pembuka dengan data utama
Ringkas pengulangan soal daya beli
Pisahkan fakta dan opini lebih tegas

Tak hanya itu sejumlah kalangan wartawan juga mendapatkan dampak dari perubahan ekonomi yang saat ini semakin sulit.(Agus).