APKLI Merah Putih Dukung Prabowo Bangun Ribuan Kapal Nelayan Demi Kedaulatan Maritim

Jakarta | Harian Merdeka

Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia yang mencapai lebih dari 100 ribu kilometer, di mana 70% wilayahnya terdiri dari perairan dan laut dengan kekayaan sumber daya maritim terkaya di dunia.

Sebanyak 160 juta penduduk negeri ini tinggal di pesisir pantai dan tersebar di 12.968 desa, atau mencakup 15,39% dari total wilayah administratif setingkat desa, dengan jumlah nelayan mencapai 2,2 hingga 2,6 juta jiwa.

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat sebuah ironi di mana mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kesejahteraan. Faktor penyebabnya sangat kompleks; mulai dari ratusan triliun rupiah kekayaan laut yang setiap tahunnya dicuri oleh kapal asing, hingga posisi nelayan yang kerap dijadikan buruh dan berada dalam cengkeraman pemilik modal besar, baik domestik maupun asing.

Lebih dari itu, selama 81 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara dinilai belum memberikan perhatian yang serius terhadap kedaulatan maritim dan kesejahteraan mereka.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengungkapkan bahwa dirinya merupakan saksi sejarah yang telah berkeliling ke seluruh penjuru Indonesia.

“Saat di Pelabuhan Bengkulu, Sumatra, dengan kasat mata saya menyaksikan para nelayan hanya jadi objek dan kehidupannya digantungkan oleh para pemilik modal kapal sebagai buruh, hidupnya tidak sejahtera,” ujar Ali Mahsun di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Oleh karena itu, APKLI Merah Putih menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal penuh langkah nyata Presiden Prabowo Subiyanto yang berencana membangun ribuan kapal nelayan (1.582 unit) pada tahun 2027 mendatang.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Dorong Negara Berikan “Kail” Berupa Regulasi dan Pendampingan Menurut Ali Mahsun, kehadiran ribuan kapal nelayan tepatnya 1.582 unit pada tahun 2027 akan sangat ideal jika merupakan Bantuan Presiden RI.

Kendati demikian, ia menilai negara juga perlu memberikan “kail” berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, hingga promosi dan pemasaran. Hal itu dapat disalurkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Nelayan, maupun Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir.

“Yang lebih mendasar adalah nelayan wajib menjadi subjek, bukan objek ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan nelayan menjadi key success dalam memperbaiki kultur dan perilaku, serta mendongkrak spirit para nelayan untuk maju menjadi pengusaha yang profesional, naik kelas, dan hidupnya lebih sejahtera,” tegas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini.

Sebagai solusi konkret pembiayaan, APKLI Merah Putih mendorong pengadaan kebutuhan kapal modern bagi nelayan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat pagu KUR tahun 2026 mencapai Rp300 triliun.

APKLI Merah Putih berharap Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI untuk mengalokasikan khusus pagu KUR tahun 2027 sebesar Rp50 triliun untuk pengadaan kapal modern nelayan, dengan simulasi rincian sebagai berikut:

1.000 unit kapal 30 GT (estimasi harga Rp7 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp7 triliun.

400 unit kapal 100 GT (estimasi harga Rp25 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp10 triliun.

400 unit kapal 150 GT (estimasi harga Rp39 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp15,6 triliun.

200 unit kapal 200 GT (estimasi harga Rp45 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp9 triliun.

Sisa pagu KUR dialokasikan untuk rantai pasok (supply chain) ekosistem perekonomian nelayan Indonesia.

“Sekali lagi, kunci suksesnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah tidak bekerja sendirian,” imbuhnya.

Kawal Ketat Program Pro-Rakyat Keberpihakan yang besar dan nyata dari Presiden Prabowo kepada ekonomi serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, kata Ali Mahsun, telah dirindukan sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, program ini harus berjalan sukses dan tidak boleh gagal akibat tindakan koruptif maupun penyalahgunaan kewenangan.

“APKLI Merah Putih tegak lurus, mendukung, dan mengawal suksesnya program pro-rakyat kecil Presiden Prabowo,” pungkas Dewan Pembina PP IPPNU (2009–2012 & 2012–2015) sekaligus Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI (1995–1998) tersebut. (Egi)