Mahfud Sebut Prabowo Tak Berdaulat sebagai Presiden: Ada Sesuatu yang Menyandera

Jakarta | Harian Mereka

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali melontarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menyoroti lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut dia, terdapat kesenjangan antara pidato Presiden Prabowo dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Mahfud bahkan mengaku kini mempercayai pandangan yang menyebut Prabowo tidak sepenuhnya berdaulat dalam menjalankan pemerintahan.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube NOTASLIMBOY TV, dikutip Senin (21/9/2026).

Mahfud kemudian menyebut adanya sesuatu yang menurut pandangannya membuat Prabowo tidak leluasa menjalankan pemerintahan.

“Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut terlihat dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berjalan dalam satu koordinasi yang kuat. Masing-masing kementerian, kata dia, terkesan bergerak dengan arah masing-masing.

Kritik Mahfud tidak hanya diarahkan kepada Presiden Prabowo Ia juga menyoroti kinerja jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Mahfud menilai sebagian menteri saat ini belum menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugas dan memberikan respons terhadap persoalan yang muncul di kementerian masing-masing.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut Mahfud, para menteri pada periode sebelumnya lebih responsif ketika menghadapi persoalan dan memberikan penjelasan kepada publik.

Sebaliknya, Mahfud melihat sebagian menteri dalam pemerintahan saat ini cenderung pasif. Dalam pandangannya, kondisi tersebut membuat pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan dengan koordinasi yang cukup terpusat.

Singgung Pemberantasan Korupsi Mahfud juga mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan tersebut dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Ia menilai pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan ketika berhadapan dengan kepentingan politik maupun hubungan kekuasaan.

“Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kritik Mahfud terhadap praktik penegakan hukum di pemerintahan saat ini. Mahfud tidak dalam pernyataan tersebut menyebut secara spesifik siapa pihak yang disebut memiliki pengaruh atau menjadi “pelindung politik”.

Kritik Mahfud pada akhirnya mencakup tiga persoalan utama, yakni kesenjangan antara pidato dan pelaksanaan kebijakan, lemahnya koordinasi antarkementerian, serta dugaan adanya pertimbangan politik dalam penegakan hukum.

Sementara itu, pernyataan mengenai adanya pihak atau sesuatu yang disebut “menyandera” Presiden Prabowo merupakan penilaian Mahfud dalam siniar tersebut dan belum disertai penjelasan terbuka mengenai siapa atau apa yang dimaksud.(Agus)