Kepala BNN: Nelayan Pesisir Rentan Jadi Kurir Narkoba

Jakarta | Harian Merdeka

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyoroti semakin luasnya peredaran gelap narkotika yang kini merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan perdesaan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keterlibatan nelayan yang tergiur menjadi kurir narkoba melalui jalur perairan dan pelabuhan tikus dengan iming-iming keuntungan finansial. Senin, (21/09/2026).

Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, ancaman narkotika saat ini semakin kompleks dan terorganisasi. Peredarannya tidak lagi hanya menyasar kawasan perkotaan, tetapi juga telah menjangkau lingkungan sekolah, kampus, desa, kawasan perkebunan hingga wilayah pesisir.

Hal itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Suyudi mengingatkan bahwa peredaran narkotika harus ditangani secara serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, jaringan narkotika dapat berkembang menjadi ancaman kejahatan terorganisasi apabila tidak diimbangi dengan langkah penindakan dan pencegahan yang kuat.

“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami bicara fakta realistis di lapangan. Jika kami membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Suyudi.

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat pesisir yang rentan dimanfaatkan jaringan narkotika. Nelayan yang menghadapi tekanan ekonomi dapat tergiur tawaran menjadi kurir, terutama ketika pelaku menjanjikan imbalan besar untuk mengantarkan barang melalui jalur laut maupun pelabuhan tidak resmi.

Selain itu, dalam penindakan terbaru, BNN turut mengamankan 17 senjata api, yang terdiri atas senjata rakitan, modern, dan organik. Senjata-senjata tersebut diduga digunakan jaringan bandar narkotika untuk melawan petugas.

Suyudi menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD kabupaten. Karena itu, BNN mendorong penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) agar dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.

BNN juga mendorong peningkatan anggaran P4GN melalui APBD serta optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah.

Tak hanya itu, Suyudi mengusulkan agar forum nasional, seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, dapat dimanfaatkan untuk memperluas sosialisasi P4GN kepada seluruh kepala daerah.

Ia berharap audiensi bersama ADKASI tidak sekadar menjadi ajang penyampaian komitmen, tetapi juga diikuti langkah nyata di masing-masing daerah demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan apresiasi terhadap upaya BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Ia turut menyoroti langkah penggerebekan kampung narkotika di 52 titik serta penanganan ancaman penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik.

Siswanto mengatakan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah.

“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD kabupaten, baik dalam mendorong perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.

Dalam dialog tersebut, pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan pimpinan DPRD Siak Syarif juga menyampaikan kondisi serta kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Keduanya menyoroti peredaran obat-obatan terlarang di kawasan perdesaan serta kerawanan wilayah pesisir dan perbatasan laut, termasuk Selat Malaka, yang dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika.

Berbagai masukan tersebut menjadi perhatian dalam memperkuat sinergi antara BNN, pemerintah daerah, dan DPRD untuk menghadapi ancaman narkotika sekaligus meningkatkan upaya perlindungan masyarakat. (Egi)