Dudung Jadi Menko Polkam, Pengamat Royke Robeth : Perkuat Lingkar Kepercayaan Prabowo

Jakarta I Harian Merdeka 

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10/2026).

Dudung menggantikan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2026.

Pengamat Politik FISIP Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Royke Roberth Siahainenia, menilai penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkar kepercayaan Presiden Prabowo, khususnya dalam sektor pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik.

Menurut Royke, Dudung bukan figur baru dalam pemerintahan Prabowo. Sebelum dipercaya menjadi Menko Polkam, Dudung pernah menduduki posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Ia dilantik sebagai KSP pada April 2026 menggantikan Muhammad Qodari.
“Penunjukan Dudung dapat dibaca sebagai penguatan lingkaran kepercayaan Presiden Prabowo di sektor pertahanan, keamanan, dan koordinasi politik,” kata Royke.

Ia melihat rangkaian penugasan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kepercayaan politik dan administratif dari Prabowo kepada Dudung.

Posisi Menko Polkam sendiri memiliki peran strategis karena berkaitan dengan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga dalam bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, serta stabilitas nasional.

Dengan pengalaman Dudung sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan KSP, Royke menilai Dudung memiliki pengalaman operasional sekaligus pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan.

“Pengalaman Dudung memimpin institusi militer besar serta bekerja dekat dengan presiden di KSP membuatnya memiliki modal operasional dan akses politik untuk menerjemahkan arahan Prabowo menjadi koordinasi lintas lembaga,” ujarnya.

Namun, menurut Royke, posisi baru tersebut juga membawa sejumlah tantangan besar.

Pertama, Dudung dituntut menjaga stabilitas politik dan keamanan tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, hukum, serta hak-hak warga negara.

Kedua, ia harus mampu memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, kementerian terkait, dan lembaga intelijen agar kebijakan keamanan pemerintah berjalan secara terpadu.

Ketiga, Dudung harus mengelola berbagai isu pertahanan nasional dan dinamika keamanan domestik secara proporsional.

Keempat, pendekatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan komunikasi politik dan kebijakan publik yang efektif.

“Legitimasi penugasannya pada akhirnya akan ditentukan oleh hasil konkret: stabilitas, tata kelola keamanan yang akuntabel, dan kemampuan pemerintah merespons persoalan politik tanpa memperlebar ketegangan sosial,” ujar Royke.

Dengan demikian, penunjukan Dudung sebagai Menko Polkam menempatkannya pada salah satu posisi paling strategis dalam pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, pergantian tersebut juga menjadi bagian dari perombakan struktur pemerintahan yang dilakukan Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Dalam rangkaian yang sama, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung.(Agus).