Dorong Perbaikan Pola Pengasuhan di Sekolah Rakyat Sukoharjo

Sukoharjo | Harian Merdeka

Komisi VIII DPR RI meminta pengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan dan pembinaan siswa selama menjalani kehidupan di asrama.

Evaluasi dinilai penting untuk menemukan metode pendampingan yang lebih tepat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah berasrama secara lebih cepat dan nyaman.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, perpindahan anak dari lingkungan keluarga ke kehidupan di asrama membutuhkan pola pengasuhan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa.

“Penyesuaian adaptasi siswa masih harus dicarikan metode yang lebih baik lagi ke depan. Adanya anak yang kurang kerasan menandakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki metodenya, sehingga anak-anak yang masuk ke depan bisa lebih kerasan lagi tinggal di asrama,” kata Singgih saat memimpin peninjauan di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (2/10/2026).

Menurut Singgih, kemampuan siswa beradaptasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sebab, siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga harus menjalani rutinitas dan kehidupan bersama di lingkungan asrama.

Selain pola pengasuhan, Singgih mengapresiasi kondisi fisik bangunan kelas dan asrama yang dinilainya sudah sangat baik. Namun, sejumlah fasilitas pendukung pembelajaran masih perlu dilengkapi.

Ia mencontohkan fasilitas laboratorium yang belum sepenuhnya tersedia. Kelengkapan sarana tersebut dinilai penting untuk menunjang proses pembelajaran siswa.

“Secara fisik bangunan kelas dan fasilitas sudah sangat baik, termasuk istimewa. Tapi untuk peralatan-peralatan memang belum lengkap semua, seperti laboratorium yang masih kurang. Kami berharap dalam waktu dekat fasilitas pendukung ini bisa segera dilengkapi secara menyeluruh,” ujarnya.

Singgih juga menyoroti anggaran operasional Sekolah Rakyat yang mencapai lebih dari Rp5 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menilai pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan potensi program tersebut dalam memberikan manfaat pendidikan dalam jangka panjang.

“Anggaran operasional Sekolah Rakyat ini memang cukup besar, hampir Rp5 triliun lebih. Namun kalau kita lihat hasilnya dari kunjungan hari ini, sarana fisik yang terbangun sangat sepadan dengan investasi pendidikan bagi anak-anak kurang mampu,” pungkasnya. (hmi)