Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Suahasil Nazara, APBN 2027, Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi 6 persen, defisit APBN,

Bagikan: Facebook X WhatsApp

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara disiplin dan kredibel, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta melindungi masyarakat dari dampak gejolak global.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam forum bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Suahasil, pengelolaan APBN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi dunia tanpa mengabaikan prinsip disiplin fiskal dan tata kelola yang baik. Fleksibilitas diperlukan agar kebijakan anggaran dapat merespons berbagai tantangan ekonomi secara tepat.

“APBN itu harus dijalankan dengan cukup fleksibel, karena harus bisa beradaptasi dengan yang namanya kondisi dunia yang berubah. APBN ditetapkan dengan undang-undang, tapi dijalankan dengan sangat fleksibel dengan memastikan kita melihat situasi dunia yang terjadi itu seperti apa,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, APBN juga memiliki peran penting sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan ekonomi.

Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, antara lain subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur.

“Beberapa dirasakan oleh masyarakat, tapi tidak semua efek harus dirasakan oleh masyarakat karena ada APBN yang menjadi bumper. Bumpernya di mana? Subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program-program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Selain menjaga perlindungan masyarakat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027. Untuk mewujudkan target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan guna memperkuat konsumsi, investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja formal.

Suahasil menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan investasi, dengan pertumbuhan yang diharapkan mencapai sekitar 7 persen.

“Ke depan, aspirasi kita tahun depan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Kita harus bekerja keras untuk itu. Dan kita berharap bersama Danantara, kita desain bagaimana APBN dan Danantara kemudian bersatu sehingga bisa mendorong pertumbuhan investasi kaliber 7 persen. Ini pekerjaan besar dan membutuhkan yang namanya kita bekerja bersama,” imbuhnya.

Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat peran investasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen

Di tengah upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal. Suahasil menegaskan, defisit APBN akan dipertahankan di bawah 3 persen untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Kita akan jaga terus defisit APBN di tingkat yang kredibel, di bawah 3 persen dan ini menjadi PR besar karena sekarang kita harus menjaga kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi belanja agar APBN tetap sehat, tanpa mengurangi kemampuannya dalam merespons perubahan kondisi ekonomi.

Menurut Suahasil, fleksibilitas anggaran harus berjalan beriringan dengan disiplin fiskal. Dengan demikian, APBN dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun melindungi masyarakat.

“APBN-nya selama ini sudah fleksibel dan harus terus fleksibel merespons perubahan. APBN-nya selama ini cukup disiplin, tapi harus terus disiplin menjaga kredibilitas. APBN-nya harus terus menumbuhkan dan APBN-nya harus terus melindungi masyarakat kita,” pungkasnya. (hmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *