Menkeu Suahasil Nazara Dorong Investasi Sawit untuk Perluas Lapangan Kerja Berkualitas

Bangkok | Harian Merdeka

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendorong peningkatan investasi swasta di industri kelapa sawit untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan pekebun rakyat agar manfaat pertumbuhan industri dapat dirasakan lebih luas.

Dorongan tersebut disampaikan Suahasil dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).

Menurut Suahasil, industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencakup sektor perdesaan, manufaktur, pangan, hingga energi.

Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sekitar 41 persen di antaranya dikelola pekebun rakyat. Kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun menjadi bagian penting dalam pengembangan industri sawit.

Pemerintah, kata Suahasil, perlu memprioritaskan peningkatan hasil perkebunan yang sudah ada agar pendapatan pekebun meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.

“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Suahasil.

Tiga Strategi Perkuat Investasi Sawit

Suahasil memaparkan tiga langkah utama untuk mendorong investasi swasta sekaligus memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional.

Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari daya tarik investasi. Pemerintah mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta teknologi pengolahan dan inovasi produk.

Pengembangan energi berbasis sawit juga menjadi salah satu fokus. Upaya tersebut mencakup implementasi B50, pengembangan green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline).

Pengembangan sektor hilir diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri sekaligus membuka peluang usaha dan pekerjaan baru.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk menarik investasi pada proyek yang belum sepenuhnya dapat dikelola melalui mekanisme pasar.

Pemerintah dapat menggunakan instrumen berbagi risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek untuk meningkatkan peluang masuknya modal swasta. Langkah ini terutama diarahkan pada peremajaan perkebunan rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok (traceability), serta pengembangan industri hilir.

Dalam mendukung upaya tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berperan melalui program peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan keterampilan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur.

Suahasil menekankan bahwa dukungan pembiayaan harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan tanggung jawab fiskal.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat terlibat secara langsung dalam pengembangan industri. Pekebun tidak hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga didorong menjadi produsen dan wirausaha yang memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam rantai nilai sawit.

Keterlibatan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan kondisi kerja, sekaligus memperluas kesempatan ekonomi di berbagai bidang, seperti agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, rekayasa, dan teknologi.

Penertiban Kawasan Hutan Jadi Perhatian

Selain mendorong investasi, Suahasil menegaskan bahwa pertumbuhan industri sawit harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Suahasil menilai pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak harus menjadi dua tujuan yang saling bertentangan. Investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, keterlibatan pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir dapat menjadi jalan untuk memperluas manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” pungkas Suahasil.(hmi)