KNTI Apresiasi Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan KKP

Jakarta | Harian Merdeka

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah program dinilai berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

Meski demikian, KNTI mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun pembangunan infrastruktur. Dampak nyata bagi masyarakat pesisir tetap bergantung pada pelaksanaan program yang tepat sasaran, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.

Dalam catatannya, KNTI menilai dukungan pendanaan negara terhadap sektor perikanan perlu menjadi prioritas untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi nelayan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya laut berjalan secara berkelanjutan.

Namun, peningkatan alokasi anggaran harus diikuti dengan perencanaan yang matang, tata kelola transparan, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh nelayan kecil, bukan hanya tercermin dalam capaian administratif atau tersedianya fasilitas fisik.

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menilai momentum kebijakan pemerintah tersebut perlu dijaga melalui kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nelayan, serta masyarakat pesisir.

Menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan peningkatan produksi.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian KNTI di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan budi daya ikan tematik, swasembada garam, dan modernisasi kapal perikanan.

Dani menilai KNMP memiliki potensi untuk menjawab sebagian kebutuhan nelayan kecil. Meski begitu, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur semata. Perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ekosistem laut harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

“Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten,” ungkap Dani di Jakarta, Senin (25/10/2026).

Selain dukungan permodalan, KNTI menekankan pentingnya perlindungan terhadap keberlanjutan praktik penangkapan ikan dan wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan pembangunan pesisir harus memastikan nelayan kecil tidak tersisih oleh kepentingan ekonomi maupun ekspansi korporasi yang memiliki sumber daya lebih besar.

Apabila dijalankan secara tepat, KNMP dinilai dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Program tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, menggerakkan aktivitas ekonomi desa, serta memperluas pemerataan pembangunan di kawasan pesisir.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dengan begitu, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi berlanjut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, KNMP perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara memenuhi hak nelayan kecil atas pembangunan yang adil dan lingkungan yang sehat. Dalam perspektif tersebut, pembangunan kawasan pesisir tidak hanya menyangkut peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga perlindungan ruang hidup dan akses masyarakat terhadap sumber daya laut.

“Kami melihat sebenarnya program pemerintah ada upaya nyata dalam melakukan territorial reclamation atau pengambilan kembali ruang secara hukum demi membela hak nelayan kecil,” tambah Dani.

Pendekatan tersebut, menurut KNTI, semestinya diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi nelayan tradisional dalam rantai usaha perikanan.

Keterlibatan mereka perlu diperkuat mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan agar nilai tambah ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha bermodal besar.

Dengan demikian, potensi sumber daya laut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kemandirian usaha nelayan kecil.

Pandangan serupa disampaikan Bagus Mangundiwiryo, peneliti dari lembaga riset Indomasive Institute. Ia menilai sejumlah langkah strategis pemerintah dalam dua tahun terakhir berpotensi menjadi bagian dari upaya mengatasi kemiskinan struktural yang selama ini membayangi masyarakat pesisir.

Berdasarkan analisis data hilirisasi maritim yang dilakukan Indomasive, upaya memutus rantai kemiskinan tersebut dapat dipercepat apabila pemerintah mampu menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis yang menyentuh persoalan mendasar operasional nelayan melalui program KNMP.

“Kuncinya ada pada kedaulatan pendingin (cold storage), perbaikan dermaga logistik, serta integrasi teknologi tepat guna. Infrastruktur pendingin tersebut secara efektif memotong jalur ketergantungan nelayan pada tengkulak yang kerap memainkan harga tangkapan secara sepihak,” terang Bagus.

Menurut Bagus, keberadaan fasilitas penyimpanan berpendingin dapat memberikan keleluasaan bagi nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan dan menentukan waktu penjualan. Dukungan infrastruktur logistik juga berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan sehingga mereka tidak selalu berada dalam tekanan untuk menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.

Bagus menambahkan, intervensi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan maritim. Ia menilai kebijakan yang memprioritaskan alokasi ruang bagi nelayan tradisional dapat memperkuat kehadiran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat pesisir di tengah dominasi pemodal besar.

“Langkah berani ini dinilai memberikan cetak biru baru bagi masa depan maritim Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan jaminan hukum atas ruang hidup mereka, pemutusan mata rantai kemiskinan di pesisir kini bukan lagi angan-angan, melainkan peta jalan nyata yang sedang berjalan,” tegas Bagus.(Egi)