Wamenkeu Nurkholisoh Dorong Pemanfaatan AI, Ingatkan Risiko Kebocoran Data

Jakarta | Harian Merdeka

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman mendorong pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus disertai kewaspadaan terhadap risiko manipulasi informasi, ketergantungan teknologi, hingga kebocoran data.

Pesan tersebut disampaikan Nurkholisoh dalam seminar Artificial Intelligence bertema “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” di Jakarta, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang ke-80.

Dalam pemaparannya, Nurkholisoh menjelaskan bahwa AI memiliki potensi untuk mendukung berbagai tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari penerimaan, belanja, hingga pembiayaan. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan membantu Kemenkeu meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Pada sisi penerimaan, AI dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi sumber penerimaan pajak serta mendeteksi indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Teknologi ini juga berpotensi membantu proses analisis data sehingga pengawasan dan pelaksanaan tugas perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sementara itu, pada sisi belanja, AI dapat membantu menganalisis manfaat anggaran yang diterima masyarakat melalui berbagai program, termasuk bantuan sosial, anggaran pemerintah daerah, serta belanja kementerian dan lembaga.

Analisis tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan uang negara. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi apakah alokasi anggaran telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di sisi belanja, AI bisa membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang kita alokasikan, yang kita anggarkan itu berhasil benar-benar bermanfaat,” jelas Nurkholisoh.

Adapun dalam pengelolaan pembiayaan negara, AI dinilai dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memprediksi berbagai risiko. Kemampuan tersebut penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

Tiga Risiko Penggunaan AI

Meski memiliki berbagai manfaat, Nurkholisoh mengingatkan pegawai Kemenkeu agar memahami risiko yang muncul seiring perkembangan teknologi AI. Ia menyoroti tiga hal utama, yakni risiko tertipu, terlena, dan tersebar.

Risiko pertama adalah tertipu akibat manipulasi informasi menggunakan teknologi deepfake. Teknologi ini memungkinkan gambar, video, maupun suara dimanipulasi sehingga menyerupai orang atau peristiwa asli. Kondisi tersebut menuntut pegawai lebih cermat dalam memverifikasi informasi sebelum menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Risiko kedua adalah terlena, yaitu ketergantungan berlebihan terhadap AI. Penggunaan teknologi tanpa pertimbangan kritis dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir mandiri, mengingat, serta memahami informasi secara mendalam.

Risiko ketiga adalah tersebar, yang berkaitan dengan potensi kebocoran informasi. Risiko ini dapat muncul ketika pegawai memasukkan data rahasia atau informasi internal ke aplikasi AI yang tidak memiliki perlindungan maupun otorisasi sesuai kebutuhan organisasi.

Karena itu, penggunaan AI di lingkungan pemerintahan perlu memperhatikan keamanan informasi dan ketentuan pengelolaan data. Pegawai juga harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan institusi.

AI Bukan Pengganti Tanggung Jawab Manusia

Nurkholisoh menegaskan bahwa berbagai risiko tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak perkembangan AI. Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak dengan tetap menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan akhir.

Menurutnya, hasil analisis dan rekomendasi AI hanya berfungsi sebagai alat bantu. Penilaian profesional tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang dihasilkan relevan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak maupun pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. Penggunaan AI tidak menghapus tanggung jawab individu atas keputusan dan dokumen yang disetujui atau ditandatangani.

“AI itu sekali lagi memberi tanda, memberi petunjuk, membantu kita, tapi tetap manusia yang memutuskan. Tetap pemeriksa pajak di lapangan yang memutuskan. Tetap pejabat, bapak ibu pejabat, termasuk saya yang menandatangani, yang mengambil tanggung jawab,” pungkas Nurkholisoh.

Melalui pemanfaatan yang terukur dan bertanggung jawab, AI diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung transformasi digital Kemenkeu. Optimalisasi teknologi tersebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan data, kemampuan berpikir kritis, serta akuntabilitas pegawai dalam mengelola keuangan negara.(hmi)