Meutya Hafid: Algoritma AI Jangan Sampai Mengikis Keberagaman Indonesia

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman masyarakat Indonesia di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Ia menegaskan, teknologi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan identitas dan perspektif yang berbeda-beda.

Menurut Meutya, pengembangan AI harus memperhatikan karakteristik masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Algoritma yang digunakan juga tidak boleh menyeragamkan informasi dan pengalaman masyarakat hanya berdasarkan pola tertentu.

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam acara Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

“Maluku, Papua, Aceh, Medan, Makassar, Bali, Jambi, Kalimantan, inilah teman-teman Indonesia, inilah Indonesia. Karena itu, teknologi tidak boleh membuat kita melihat hal yang sama. Algoritma tidak boleh memaksa anak-anak dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki cerita masing-masing, untuk melihat satu hal yang sama,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan, penggunaan teknologi tanpa pengaman dan pengawasan yang memadai berpotensi membentuk kebiasaan serta pola pikir masyarakat menjadi seragam. Padahal, perbedaan latar belakang dan pengalaman masyarakat merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Meutya menilai kecenderungan tersebut perlu diantisipasi agar perkembangan teknologi tidak justru mengikis kekayaan budaya dan karakter masyarakat.

“Tanpa pengaman yang memadai, kita melakukan hal yang sama dengan kebiasaan yang sama, yang banyak didikte oleh teknologi, termasuk kecerdasan artifisial. Kecenderungan ini perlu kita mitigasi karena dapat membuat kekuatan kita runtuh,” tegasnya.

Selain persoalan keberagaman, Meutya menyoroti pentingnya keterwakilan data dalam pengembangan AI. Menurutnya, data yang digunakan harus mencerminkan kondisi masyarakat secara luas, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Ia mencontohkan, apabila data yang menjadi dasar pengembangan AI hanya berasal dari Jakarta atau Pulau Jawa, teknologi tersebut berpotensi menghasilkan informasi yang bias dan tidak mewakili realitas masyarakat di daerah lain.

“Kalau data kita hanya berasal dari Jakarta atau Pulau Jawa, AI akan menjadi bias. Pertama, datanya tidak valid. Kedua, AI cenderung menyenangkan penggunanya. AI memberikan validasi, bukan informasi, padahal yang kita perlukan untuk produktivitas adalah informasi yang akurat,” jelasnya.

Meutya juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi AI semakin maju, termasuk hadirnya agentic AI yang memiliki kemampuan menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara mandiri. Karena itu, diperlukan pengamanan yang memadai agar inovasi teknologi tetap berada dalam kendali manusia.

Ia menegaskan bahwa manusia harus tetap menjadi pihak yang menentukan keputusan akhir dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Prinsip tersebut dinilai penting agar teknologi berkembang untuk mendukung produktivitas dan kepentingan masyarakat.

“Keputusan akhir harus ada di tangan manusia. Ini sejalan dengan topik hari ini, yaitu kepemimpinan dalam AI. Kita harus menjadi pemimpin bagi AI itu sendiri,” tutur Meutya.(hmi)