Jokowi Tunjukkan Ijazah di Sidang, BaraNusa Sentil Roy Suryo: Mau Apa Lagi?

Jakarta | Harian Merdeka

Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, melontarkan kritik terhadap Roy Suryo yang masih bersikukuh menyebut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) palsu, meskipun dokumen pendidikan tersebut telah diperlihatkan secara langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Menurut Adi, sikap Roy Suryo yang tetap mempertahankan tudingan tersebut setelah Jokowi menunjukkan ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di hadapan majelis hakim justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

“Ini sebenarnya maunya apa? Ketika ijazah tidak ditunjukkan, dipersoalkan. Sekarang sudah ditunjukkan langsung di persidangan, masih juga disebut palsu. Jadi, ditunjukkan salah, tidak ditunjukkan juga salah. Lalu apa yang sebenarnya mereka inginkan?” sentil Adi.

Adi menilai persoalan ijazah Jokowi seharusnya disikapi secara objektif dan diserahkan kepada mekanisme hukum yang sedang berjalan, bukan terus-menerus membangun polemik berdasarkan kesimpulan masing-masing pihak.

“Kalau memang merasa ada yang tidak benar, silakan buktikan melalui proses hukum. Jangan hanya terus melontarkan klaim. Ada pengadilan, ada majelis hakim, ada proses pembuktian. Hormati mekanisme tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh, Adi meminta agar polemik ijazah Jokowi segera dihentikan karena dinilai tidak mendidik rakyat dan justru mengaburkan perhatian publik dari persoalan bangsa dan negara yang jauh lebih substantif.

Menurutnya, energi masyarakat seharusnya diarahkan untuk mengawal berbagai persoalan nasional yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera, bukan terus tersandera oleh perdebatan mengenai ijazah yang proses hukumnya sedang berjalan.

“Sudahlah, hentikan polemik ijazah ini. Jangan terus-menerus rakyat disuguhi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ini tidak mendidik masyarakat dan justru mengaburkan pandangan rakyat dari persoalan bangsa dan negara yang jauh lebih penting,” ujar Adi.

Adi menyebut masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketidakjelasan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan korupsi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi ekonomi yang dinilai semakin memburuk.

“Kenapa kita tidak lebih fokus mengawal persoalan Karhutla yang mengancam lingkungan dan masyarakat, kasus keracunan MBG, program KDMP yang masih menyisakan banyak pertanyaan, pemberantasan korupsi, kelangkaan BBM, sampai persoalan ekonomi yang kian memburuk?” bebernya.

Adi menegaskan rakyat membutuhkan kepastian, perlindungan, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, ketersediaan BBM, serta pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Rakyat hari ini membutuhkan solusi, bukan perdebatan yang tidak berkesudahan. Jangan sampai perhatian publik habis hanya untuk memperdebatkan ijazah, sementara persoalan ekonomi, kesejahteraan, korupsi, dan berbagai persoalan lainnya justru luput dari pengawasan,” tandasnya.

Adi kembali mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum yang berlangsung di pengadilan. Biarkan majelis hakim menilai bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak.

“Kalau memang ada bukti, sampaikan dan uji di pengadilan. Tetapi jangan sampai polemik ini terus dipelihara hingga mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan yang jauh lebih mendesak. Bangsa ini punya banyak pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan,” pungkas Adi. (Egi)