Wamenhan Tak Harus dari Militer, Dave Laksono: Kompetensi Jadi Pertimbangan Utama

JAKARTA | Harian Merdeka

Nama pengusaha sektor industri pertahanan Norman Joesoef belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang berpeluang mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait sosok yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, peluang Wamenhan berasal dari kalangan nonmiliter tetap terbuka. Menurutnya, latar belakang profesi tidak semestinya menjadi faktor tunggal dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan tersebut.

Dave menilai, figur yang dipilih harus memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan sektor pertahanan. Pemahaman terhadap isu strategis pertahanan serta kemampuan membangun koordinasi juga menjadi aspek penting.

“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Ia menegaskan, pengangkatan sosok nonmiliter sebagai Wamenhan tidak serta-merta akan menimbulkan persoalan dengan TNI. Menurut Dave, selama pembagian tugas dan kewenangan berjalan jelas serta komunikasi antarpihak terbangun dengan baik, sinergi dalam menjalankan kebijakan pertahanan tetap dapat berlangsung secara profesional.

“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” ujarnya.

Dave menekankan pentingnya seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama. Soliditas dan kepentingan pertahanan negara, kata dia, harus menjadi prioritas di atas kepentingan lainnya.

“Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya,” sambung politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.

Terkait nama Norman Joesoef yang mencuat dalam bursa calon Wamenhan, Dave tidak ingin mendahului keputusan Presiden. Ia menyebut penentuan susunan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden, termasuk dalam menentukan figur yang dinilai paling sesuai untuk mendukung kebutuhan organisasi.

“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet,” tuturnya.

Karena itu, Dave meminta publik menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sosok yang nantinya dipercaya harus mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional.

“Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional,” pungkas Dave.(zma)