Sejumlah Orang Diamankan Jelang Aksi 27 Agustus, Ini Kata Menko Polkam

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa sejumlah orang telah diamankan dan diperiksa aparat menjelang aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari usai mengikuti kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Djamari mengatakan, penindakan terhadap sejumlah orang tersebut telah dilakukan sejak malam sebelumnya. Namun, ia belum merinci jumlah maupun identitas pihak yang diamankan.

“Kapolda menyampaikan kepada saya, dari sejak tadi malam itu dilakukan, bahwa ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara,” kata Djamari kepada wartawan.

Ia menyebut informasi lebih lengkap mengenai jumlah orang yang diperiksa serta barang yang dibawa akan disampaikan langsung oleh pihak kepolisian.

“Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti Kapolda akan menyampaikannya secara pers, ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja,” ujarnya.

Djamari menegaskan, aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah dan aparat keamanan, kata dia, siap mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi secara tertib.

Jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang menyusup dan memanfaatkan aksi tersebut untuk kepentingan lain.

Menurut Djamari, langkah pengamanan itu dilakukan dengan berkaca pada sejumlah peristiwa dalam aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.

“Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan,” tuturnya.

Ia menegaskan aparat akan melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memastikan aspirasi peserta aksi dapat disampaikan kepada DPR tanpa gangguan.

“Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,” sambung Djamari.

Diketahui, sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026). Salah satu elemen yang disebut terlibat adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Sejumlah tuntutan rencananya akan disampaikan dalam aksi tersebut, di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(hmi)