Kemenkeu-BI Perkuat Sinergi, Fokus Genjot Sektor Riil dan Lapangan Kerja

Jakarta I Harian Merdeka

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.

Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang digelar di kantor BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral akan terus diperkuat, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurut Suahasil, sinergi tersebut penting agar kebijakan fiskal dan moneter tetap berjalan selaras sesuai mandat masing-masing, terutama dalam mendorong aktivitas sektor riil.

“Yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor riil, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja. Karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja,” ujar Suahasil.

Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka makroekonomi, tetapi juga harus tercermin dalam meningkatnya aktivitas usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah bersama BI akan terus mencari ruang sinergi agar kebijakan yang ditempuh mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Di dalam mandat kebijakan kita masing-masing, kita bisa terus menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi, dan juga melindungi masyarakat kita,” katanya.

Kelola Likuiditas dan SAL Secara Terukur

Sinergi Kemenkeu dan BI juga dilakukan dalam pengelolaan likuiditas serta pembentukan suku bunga di perekonomian.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Suahasil memastikan kebijakan tersebut dilakukan secara terukur dengan koordinasi erat bersama BI dan bank-bank Himbara yang berada di bawah Danantara.

“Termasuk soal SAL yang ditempatkan di Bank Himbara, di dalam update APBN KiTA yang lalu telah kami sampaikan bahwa kita melanjutkan dengan cara yang sangat terukur dan dalam koordinasi yang sangat erat dengan Bank Indonesia dan juga dengan Bank-Bank Himbara yang ada di bawah Danantara,” jelasnya.

Menurut dia, koordinasi diperlukan agar pengelolaan likuiditas tetap mendukung aktivitas perekonomian tanpa mengabaikan aspek stabilitas.

Strategi Pembiayaan APBN Tetap Pruden

Selain likuiditas, koordinasi juga dilakukan dalam strategi pembiayaan APBN.

Suahasil mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan BI terkait strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan surat perbendaharaan negara.

Kebijakan pembiayaan, kata dia, harus memperhitungkan sejumlah faktor, mulai dari kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, hingga kesinambungan fiskal.

“Strategi penerbitan surat berharga negara, surat perbendaharaan negara ini kita diskusikan dengan Bank Indonesia. Karena harus memperhatikan kebutuhan kas pemerintah, kondisi pasar, biaya, risiko, dan juga kesinambungan fiskal,” ungkapnya.

Ia menekankan pengelolaan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati agar kebutuhan APBN tetap terpenuhi sekaligus menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

Stabilitas Jadi Fondasi Pertumbuhan

Suahasil menilai keselarasan kebijakan fiskal dan moneter merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Melalui KSSK yang melibatkan Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara, pemerintah akan terus memastikan sektor keuangan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi.

“Stabilitas adalah fondasi kita. Melalui KSSK bersama Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara kita akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangan kita mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Suahasil.

Dengan koordinasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter diarahkan tidak hanya untuk merespons dinamika ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang bagi sektor riil untuk berkembang, investasi bergerak, dan kesempatan kerja semakin terbuka.(Agus).