Danantara Pangkas 354 BUMN, Pemerintah Kejar Efisiensi dan Kurangi Beban Negara

Jakarta| Harian Merdeka

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia terus melakukan konsolidasi dan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga saat ini, sebanyak 354 perusahaan masuk dalam proses pemangkasan atau streamlining.

CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menyederhanakan struktur BUMN sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan pelat merah.

“Pemangkasan sekarang sudah di 354 (perusahaan BUMN),” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Rosan menjelaskan, pemangkasan tersebut tidak berarti seluruh perusahaan langsung ditutup. Sebagian entitas yang masuk dalam proses konsolidasi diketahui sudah berstatus dormant atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha meskipun secara administratif masih tercatat sebagai perusahaan.

Selain itu, pemerintah melakukan penggabungan sejumlah perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa. Konsolidasi dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari penggabungan secara vertikal, horizontal, hingga penggabungan perusahaan dengan jenis bisnis yang sama.

Salah satu contohnya dilakukan pada sektor asset management. Sebanyak enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing bank BUMN kini dikonsolidasikan menjadi satu entitas.

Langkah serupa juga diterapkan pada sektor perhotelan dan rumah sakit. Menurut Rosan, penggabungan tersebut diharapkan dapat menciptakan struktur bisnis yang lebih efisien.

“Kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, juga ini kita gabungkan. Jadi, ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining, streamlining di BUMN-BUMN ini,” kata Rosan.

Menurut Rosan, proses streamlining tidak akan berhenti pada jumlah 354 perusahaan. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi hingga struktur BUMN dinilai lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi yang optimal.

Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat 1.074 entitas BUMN. Namun, kontribusi dividen terbesar justru berasal dari jumlah perusahaan yang relatif sedikit.

“Target kita streamlining kita sih itu terus, karena gini, dari 1.000 lebih tadinya awal perusahaan, 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi,” ujar Rosan.

Pemerintah, lanjut Rosan, tetap akan berupaya memperbaiki kinerja perusahaan yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, untuk sektor yang tidak strategis dan dapat dijalankan lebih efektif oleh swasta, pemerintah akan memberikan ruang lebih besar kepada sektor usaha.

“Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak awal masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024. Penutupan tersebut disebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Penghematan tersebut berasal dari sejumlah biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga biaya rapat kerja.

Prabowo sebelumnya menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026. Jika target tersebut tercapai, penghematan anggaran diperkirakan dapat mencapai Rp100 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti peningkatan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah. Prabowo mencontohkan PT Pupuk Indonesia yang disebut mencatat kenaikan laba bersih 252 persen meski harga pupuk diturunkan sebesar 20 persen.

Prabowo juga menyebut PT Timah Tbk mencatat kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan 2025. Pemerintah menilai perbaikan kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN.(hmi)