APBN 2027 Ditarget Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Jakarta | Harian Merdeka

Pemerintah akan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027. Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tumbuh 6 persen melalui penguatan investasi, produksi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam forum bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Suahasil, APBN diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap layanan dasar, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.

Program Prioritas Ditopang APBN

Dukungan APBN terhadap agenda pemerintah tercermin dalam sejumlah program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Hingga 31 Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas pelaksanaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.

Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 70,3 juta penduduk sepanjang 2025. Hingga September 2026, cakupannya meningkat menjadi 99,1 juta penduduk.

APBN juga mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) lengkap di sejumlah wilayah.

Selain membiayai program prioritas, APBN digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah mencatat perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen.

Reformasi fiskal dan sektor keuangan juga terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah turut memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi mengurangi penerimaan negara serta mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk memainkan peran yang lebih besar sebagai katalis pertumbuhan.

Target pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan pada penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing perekonomian.

“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Suahasil.

Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun.

Dengan postur tersebut, defisit anggaran dipatok sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai postur fiskal tersebut tetap memberikan ruang yang cukup untuk membiayai agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Investasi dan Danantara Jadi Pengungkit

Pemerintah menyadari target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak dapat hanya mengandalkan belanja APBN.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Untuk menopang target pertumbuhan tersebut, pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi perlu didorong hingga sekitar 7 persen pada 2027.

Suahasil menegaskan APBN tetap harus menjaga keseimbangan antara fungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan sebagai pendorong aktivitas ekonomi.

“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” tegas Menkeu.

Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diposisikan bukan hanya sebagai instrumen menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan kebijakan fiskal mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.(hmi)