NasDem Soroti Subsidi Transportasi Rp5,7 Triliun, Ekspansi Transjakarta Jangan Bebani APBD

Jakarta | Harian Merdeka

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengembangan bisnis transportasi publik tetap diiringi dengan pengelolaan subsidi yang terukur. Jangan sampai ekspansi usaha transportasi justru menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem Gias Kumari Putra dalam rapat paripurna, Rabu, 7 Oktober 2026. Ia menyoroti kebutuhan subsidi transportasi yang terus meningkat hingga mencapai angka Rp5,7 triliun.

Menurut Gias, terdapat pula potensi penambahan deviasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp934 miliar hingga akhir 2026.

“Dalam hal kebijakan kelangsungan fiskal dan otonomi subsidi, Fraksi NasDem memandang serius lonjakan subsidi transportasi yang menyentuh angka Rp5,7 triliun dengan potensi penambahan deviasi anggaran hingga Rp934 miliar di akhir tahun 2026,” kata Gias.

Meski demikian, NasDem tidak memandang subsidi transportasi semata-mata sebagai beban belanja pemerintah. Subsidi transportasi publik dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mendorong mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi.

Gias menyebut berdasarkan informasi dalam naskah akademik, setiap Rp1 triliun Public Service Obligation (PSO) disebut mampu menghasilkan sekitar Rp3,2 triliun output perekonomian nasional.

“Artinya, subsidi transportasi tidak semata-mata dipandang sebagai belanja pemerintah, tetapi juga memiliki nilai investasi terhadap pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi NasDem menilai dukungan pembiayaan terhadap transportasi publik tetap diperlukan. Namun, pembiayaan tersebut harus dilakukan secara efektif, terukur, transparan, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ekspansi Transjakarta ke Maritim dan Udara

Selain persoalan subsidi, NasDem memberikan perhatian khusus terhadap rencana ekspansi ruang usaha PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor maritim dan udara.

Fraksi NasDem meminta rencana tersebut tidak dilakukan sekadar untuk memperluas bisnis perusahaan, tetapi harus didasarkan pada kajian bisnis dan komersial yang matang.

Menurut Gias, karakteristik operasional transportasi laut dan angkutan udara perintis berbeda dengan layanan bus yang selama ini menjadi bisnis utama Transjakarta.

Transportasi laut dan udara memiliki tingkat risiko, kebutuhan pemeliharaan, investasi, serta biaya operasional yang relatif lebih kompleks. Karena itu, kemampuan pembiayaan jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama sebelum ekspansi dilakukan.

NasDem mengingatkan agar ekspansi tersebut tidak berujung pada ketergantungan yang semakin besar terhadap subsidi pemerintah daerah.

“Jangan sampai transformasi dan ekspansi usaha justru menciptakan beban baru bagi APBD,” tegasnya.

Fraksi NasDem juga mengkhawatirkan ketergantungan terhadap suntikan subsidi atau PSO tanpa ditopang perencanaan komersial yang kuat dapat meningkatkan tekanan terhadap postur fiskal Pemprov DKI Jakarta pada masa mendatang.

Menurut NasDem, ruang fiskal pemerintah daerah harus tetap dijaga agar dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan sosial.

Karena itu, transformasi badan hukum Transjakarta diharapkan tidak berhenti pada penguatan kelembagaan dan perluasan layanan. Transformasi tersebut juga harus mampu memastikan model bisnis yang sehat serta keberlanjutan fiskal Pemprov DKI Jakarta.

“Pengembangan transportasi publik harus tetap berjalan, tetapi prinsip kehati-hatian fiskal tidak boleh ditinggalkan. Setiap ekspansi harus jelas manfaatnya, jelas sumber pembiayaannya, dan tidak menimbulkan ketergantungan baru terhadap APBD,” demikian garis besar perhatian Fraksi NasDem.(Agus).