Husni Minta Penanganan Karhutla Sumsel Dipercepat, Titik Api Masih di Atas 1.500

Palembang | Harian Merdeka

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Kebakaran yang terus berulang dinilai tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, penerbangan, dan kesehatan.

Husni menyampaikan hal tersebut setelah meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Ia menilai dampak asap karhutla perlu segera ditangani, terutama karena dapat mengganggu aktivitas warga di wilayah sekitar, termasuk Kota Palembang.

“Tentunya kita, kami Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni.

Menurutnya, penanganan karhutla memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan bencana lain, seperti gempa bumi. Pada kebakaran hutan dan lahan, waktu penanganan sangat bergantung pada kondisi api, luas wilayah yang terbakar, serta penyebaran titik kebakaran.

“Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya.

Titik Api Masih Tinggi

Husni mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD Sumatera Selatan dalam menangani kebakaran yang terjadi. Namun, berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih berada di atas 1.500 titik.

Angka tersebut memang menurun dibandingkan kondisi sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan jumlah titik api tidak boleh membuat upaya penanganan menjadi kendur.

Menurut Husni, karhutla yang berlangsung berkepanjangan dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah gangguan pernapasan akibat paparan asap.

“Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” tambah politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Perusahaan Perkebunan Diminta Siapkan Embung

Husni menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja sama antara BPBD, BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, serta unsur TNI dan Polri.

Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Selain itu, Husni menyoroti tanggung jawab perusahaan perkebunan besar dalam mendukung penanganan karhutla. Ia meminta perusahaan menyediakan sumber air yang memadai, termasuk melalui pembangunan embung atau kolam penampungan air.

Ketersediaan sumber air di kawasan perkebunan dinilai dapat membantu petugas dan pihak terkait melakukan penanganan lebih cepat ketika kebakaran terjadi.

“Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas Husni.(hmi)