BBM Langka di Bali, LBH Peradi Profesional Desak Copot Dirut Pertamina

Jakarta | Harian Merdeka

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi maupun non-subsidi tidak lagi menjadi isu lokal, melainkan krisis nasional yang semakin memprihatinkan. Penelusuran menunjukkan bahwa kelumpuhan pasokan BBM terjadi secara masif di sedikitnya 7 provinsi yang tersebar dari Sumatra, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Pemandangan antrean mengular hingga puluhan kilometer, melonjaknya harga di tingkat eceran, hingga warga yang terpaksa menginap di SPBU menjadi bukti nyata bobroknya tata kelola dan manajemen distribusi energi nasional di bawah naungan PT Pertamina (Persero).

Potret Kelumpuhan Pasokan Energi Daerah

Di Bali, krisis melanda wilayah vital seperti Denpasar, Klungkung, Tabanan, Badung, hingga Kuta Selatan. Kekosongan pasokan Pertalite dan Pertamax memaksa warga menginap di sekitar lokasi SPBU demi mendapatkan jatah bahan bakar.

Kondisi tak kalah kritis terjadi di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya, di mana BBM jenis Pertalite mendadak lenyap dari pasaran. Sementara di Sulawesi Selatan (Gowa dan Makassar) serta Sulawesi Barat (Polewali Mandar), kelangkaan Pertalite dan Biosolar memicu lonjakan harga eceran liar hingga mencapai Rp25.000 per liter.

Krisis di wilayah Sumatra kian mempertegas ketimpangan distribusi. Kota Palembang, Medan, hingga Provinsi Lampung menghadapi ancaman krisis energi parah. Di Lampung, kuota BBM subsidi diproyeksikan habis total sebelum akhir tahun 2026, memicu kepanikan warga di tengah kebutuhan operasional harian.

Tanggapan Marulitua Rajagukguk LBH Peradi Profesional

Menanggapi fenomena kelangkaan yang meluas dan sistematis ini, Wakil Ketua LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk, menyuarakan kritik keras dan mendesak pergantian kepemimpinan di tubuh BUMN penyedia energi tersebut. Menurutnya, krisis ini bukan sekadar masalah logistik biasa, melainkan bentuk kegagalan sistemik dan pengabaian atas hak-hak dasar masyarakat.

“Kelangkaan BBM serentak di 7 provinsi ini adalah bentuk kegagalan fatal dan ketidakmampuan fatal jajaran Direksi PT Pertamina dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menjamin ketersediaan energi bagi rakyat. Ini bukan lagi soal riak distribusi biasa, tapi kegagalan manajemen yang ugal-ugalan,” tegas Marulitua Rajagukguk dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Marulitua menyoroti bahwa pembiaran atas jeritan rakyat di lapangan—yang harus mempertaruhkan jam kerja dan perekonomian harian hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM—merupakan bukti hilangnya empati serta kompetensi kepemimpinan.

“Rakyat dipaksa mengantre berjam-jam, menginap di jalanan, bahkan membeli harga cekikan Rp25 ribu per liter. Di mana negara? Di mana Pertamina? Jangan lindungi pejabat yang tidak kompeten! Kami mendesak Kepala BP BUMN dan Presiden untuk segera mencopot Direktur Utama PT Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan publik atas krisis nasional ini,” lanjutnya secara tegas.

LBH Peradi Profesional menilai jika tindak tegas berupa pencopotan pejabat tidak segera dilakukan, ketahanan ekonomi publik akan runtuh lebih cepat akibat efek domino kenaikan harga barang dan kelumpuhan moda transportasi publik maupun logistik daerah.

Lampu Kuning Ketahanan Energi

Gagalnya manajemen pasokan BBM di berbagai penjuru Nusantara menjadi cermin retaknya pilar kedaulatan energi nasional. Ketika jajaran elit Pertamina dinilai lambat dan gagap mengantisipasi dinamika lapangan, desakan publik untuk melakukan pembersihan di jajaran pimpinan tertinggi Pertamina kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. (Egi)