Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Lihat berita
Berlangganan di Harian Merdeka

Berlangganan di Harian Merdeka

Segera berlangganan untuk menerima berita terbaru, ePaper, dan informasi pilihan dari Harian Merdeka.

Cepat & Akurat, tanpa spam, dan dapat berhenti kapan saja.

GDPR Compliance

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan penggunaan situs ini, Anda menyetujui Kebijakan Privasi dan Syarat dan Ketentuan.

Forum Pimred Multimedia Desak Presiden Prabowo Atasi Asap Karhutla

Bagikan: Facebook X WhatsApp

ACEH | Harian Merdeka

Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan Wilson setelah menerima laporan dari sejumlah pengurus Forum Pimred Multimedia Indonesia di daerah, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan, yang terdampak asap akibat karhutla.

“Saya mendapat laporan dari kawan-kawan pengurus Forum Pimred Multimedia di Riau, Sumsel, Kalimantan, dan Jambi yang terkena dampak asap akibat karhutla. Hingga kini, persoalan tersebut dinilai belum ditangani secara serius,” kata Wilson saat tiba di Provinsi Aceh, Rabu (14/10/2026).

 

Kedatangan Wilson ke Aceh dalam rangka melantik pengurus Forum Pimred Multimedia Indonesia Provinsi Aceh sekaligus menghadiri diskusi nasional mengenai potensi jerat hukum terhadap produk jurnalistik.

Menurut Wilson, berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengurus daerah, ribuan warga disebut telah terdampak gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), akibat paparan asap karhutla.

Ia meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah musiman yang dapat dibiarkan berlarut-larut.

Penanganan darurat terhadap masyarakat terdampak serta upaya pencegahan kebakaran harus menjadi prioritas.

“Masih sampai kapan asap akibat karhutla ini tidak bisa ditangani? Apakah harus menunggu ada korban jiwa terlebih dahulu?” ujar Wilson.

Wilson menegaskan, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait untuk mempercepat penanganan karhutla. Selain pemadaman di titik-titik kebakaran, langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran juga perlu diperkuat.

Ia juga mendorong pemerintah memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan informasi kualitas udara yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Wilson didampingi Sekretaris Jenderal Forum Pimred Multimedia Indonesia, Helmy Halim, serta Ketua Dewan Penasihat, HM Untung Kurniadi.

Forum Pimred Multimedia Indonesia berharap pemerintah segera mengambil langkah terukur agar dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari dapat diminimalkan.

Bagi Forum Pimred, persoalan karhutla bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan, kesehatan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *