Indonesia Tetapkan Tiga Prioritas Kerja Sama Pembangunan, Fokus Investasi Swasta

Bangkok | Harian Merdeka

Indonesia mendorong penguatan kerja sama pembangunan multilateral dengan menitikberatkan pada mobilisasi modal swasta, percepatan pelaksanaan program pembangunan, serta kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing negara.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam The 57th Joint Governors Meeting di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan itu, Indonesia menekankan pentingnya peran World Bank Group dalam mendorong investasi produktif sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Suahasil menjelaskan, terdapat tiga prioritas utama Indonesia dalam memperkuat kemitraan pembangunan internasional. Pertama, meningkatkan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan yang terjangkau dan mendukung investasi produktif.

Kedua, mempercepat proses persetujuan hingga pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan kolaborasi dengan World Bank Group. Langkah ini diharapkan dapat memastikan dukungan pembiayaan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Ketiga, menerapkan kebijakan graduation dengan tetap memperhatikan kepemilikan negara (country ownership) serta kesinambungan dukungan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembiayaan diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan setiap negara.

Selain pembiayaan pembangunan, Indonesia juga menyoroti pentingnya penanganan perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Menurut Suahasil, aksi iklim perlu dirancang secara praktis dan berorientasi pada kebutuhan negara masing-masing atau country-driven.

Indonesia turut mendukung pelaksanaan Paris Agreement dan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim. Namun, implementasinya perlu berjalan seiring dengan penguatan ketahanan energi, keterjangkauan biaya, daya saing ekonomi, dan kesinambungan fiskal.

Suahasil menegaskan, kerja sama pembangunan internasional harus mampu menarik investasi produktif, mempercepat realisasi program, serta menghasilkan lapangan kerja berkualitas. Kemitraan dengan lembaga pembangunan multilateral juga perlu terus berkembang mengikuti kebutuhan negara penerima dukungan.

“Bagi Indonesia, prioritasnya sudah jelas, pembiayaan yang menarik investasi produktif, implementasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta kemitraan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan negara,” pungkas Menteri Keuangan.(hmi)