Puan Maharani Desak Pemerintah Utamakan Keselamatan Warga Terdampak Karhutla

Jakarta | Harian Merdeka

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan bencana tersebut dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin kesehatan dan keselamatan warga yang terpapar kabut asap.

“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2026).

Puan menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak kabut asap. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak, balita, serta kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rilis yang menjadi acuan pemberitaan, sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026. Dari tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan, tercatat 40.363 balita sempat mengalami ISPA.

Dampak karhutla juga mengancam keselamatan jiwa. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.

Koordinasi Penanganan Karhutla Perlu Diperkuat

Puan menilai pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi agar upaya pengendalian karhutla berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Kejelasan pembagian tanggung jawab antarlembaga serta dukungan berkelanjutan bagi warga selama masa darurat juga perlu menjadi perhatian.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegasnya.

Menurut Puan, setiap kebijakan penanganan karhutla harus mempertimbangkan kondisi warga di wilayah terdampak. Apabila masyarakat perlu membatasi atau menyesuaikan aktivitas demi keselamatan, pemerintah harus memastikan kebutuhan dan dukungan yang memadai tetap tersedia.

Ia turut mengapresiasi petugas, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla. Meski demikian, upaya di lapangan perlu ditopang kebijakan yang mengintegrasikan pengendalian bencana dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga.

Puan menambahkan, DPR RI akan mengawal pelaksanaan penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras dan perlindungan masyarakat tetap menjadi bagian penting selama penanganan bencana berlangsung. (hmi)