Kemendes Gandeng Lintas Kementerian Perkuat Pemberdayaan Desa Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta | Harian Merdeka

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan, pemberdayaan masyarakat perlu menempatkan warga sebagai pelaku utama dalam menentukan arah pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program.

Menurut Yandri, pemberdayaan perlu berjalan beriringan dengan pendampingan yang terarah. Pemerintah juga harus menyediakan peta jalan yang jelas agar program pembangunan mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih mandiri.

Hal tersebut disampaikan Yandri dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertema Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

“Sesuai Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, kata kuncinya memang dua pemberdayaan dan pendampingan. Kalau kita melakukan pemberdayaan tanpa pendampingan maka program kita tidak akan maksimal. Kalau hanya pendampingan maka masyarakat tidak akan bisa melakukan gerakannya,” tuturnya.

Yandri menambahkan, penguatan ekonomi masyarakat membutuhkan gerakan pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Karena itu, Kemendes PDT menyatakan dukungan terhadap penyusunan desain pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama lintas sektor.

“Semua gerakan ekonomi karena tanpa ada pemberdayaan maka kemiskinan tidak akan terpecahkan maka kami setuju mendukung penuh desain pemberdayaan masyarakat maka kami siap berkolaborasi,” imbuhnya.

Desa Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan

Pemerintah menilai percepatan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin penting seiring dengan terbatasnya waktu menuju 2045. Perhatian terhadap masyarakat desa perlu diperkuat, termasuk melalui pengentasan daerah tertinggal dan sangat tertinggal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat desa harus memperoleh kesempatan untuk menjadi aktor utama pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya tersebut tidak boleh terpusat di Pulau Jawa. Pemerataan program dan dukungan pemerintah perlu menjangkau masyarakat dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

“Kita pastikan dari Aceh sampai Papua, masyarakat kita berdaya,” tegas Rachmat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mengatasi kemiskinan melalui program yang memberikan manfaat jangka panjang. Menurutnya, pemberian bantuan sosial saja tidak cukup apabila tidak disertai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Karena itu, pemberdayaan dan pendampingan perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor agar masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kemandirian.

Muhaimin meyakini pemberdayaan masyarakat merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak luas dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

“Semua orang akan mampu mandiri hidup berkualitas, setiap usah mampu ekspansi naik kelas, dari seluruh pelosok kemiskinan diberantas, kelas menengah hidup makmur tidak turun kelas,” tutup Muhaimin.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap pembangunan berbasis desa dapat mempercepat pemerataan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(hmi)