Candaan Gubernur Kalteng soal Karhutla Disorot, Legislator Minta Pejabat Jaga Empati

Jakarta | Harian Merdeka

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan para pejabat publik agar mengedepankan empati dan kepekaan dalam menyampaikan pernyataan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan tersebut disampaikan menyusul viralnya candaan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai kritik di media sosial.

“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).

Irawan menilai karhutla berdampak serius terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Karena itu, pejabat publik, terutama kepala daerah, perlu mempertimbangkan kondisi warga yang terdampak asap saat menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, kepala daerah seharusnya memberikan ketenangan dan membangun optimisme masyarakat di tengah situasi bencana, bukan melontarkan candaan yang berpotensi melukai perasaan warga terdampak.

“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.

Menurut Irawan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar menjaga etika komunikasi publik, khususnya ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi darurat.

Candaan Gubernur Kalteng Viral di Media Sosial

Sebelumnya, potongan video Agustiar Sabran saat membahas penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia menyampaikan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia.

Namun, pernyataannya menjadi sorotan setelah ia menyisipkan plesetan peribahasa, “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Candaan tersebut menuai kritik karena dinilai kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Dalam situasi bencana, komunikasi pejabat publik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pernyataan yang disampaikan di tengah krisis diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, menenangkan warga, serta memperkuat dukungan terhadap upaya penanganan bencana.

Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta menghambat aktivitas dan perekonomian warga.

Karena itu, pejabat publik diharapkan mengutamakan penyampaian informasi yang bertanggung jawab dan langkah penanganan konkret agar kebutuhan masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian utama. (hmi)