Jokowi Sebut Isu Ijazah Dirinya dan Gibran sebagai Operasi Politik, Singgung Dukungan Pilpres 2029

Solo | Harian Merdeka

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menyinggung isu ijazah yang menyeret namanya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menduga isu tersebut berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi seseorang.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (16/10/2026). Ia merespons isu yang kembali berkembang dan menjadi perbincangan publik belakangan ini.

”Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penunggang gelap yang menunggangi lagi. Jadi, menjadi ramai sekarang,” kata Jokowi dalam sebuah video yang beredar luas.

Menurut Jokowi, isu ijazah yang kembali mencuat tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya kepentingan politik tertentu. Ia menilai, persoalan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menjatuhkan reputasi politik seseorang.

”Bisa saja memang saya dioperasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” imbuhnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan isu tersebut. Ia menilai situasi yang berkembang merupakan bagian dari dinamika politik yang belakangan kembali menghangat.

Jokowi Soroti Sikap Partai Politik terhadap Gibran

Selain menyinggung persoalan ijazah, Jokowi turut menyoroti sikap sejumlah partai politik terkait kemungkinan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Jokowi menyinggung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang dinilainya belum menyampaikan dukungan secara tegas kepada Gibran.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan untuk memberikan dukungan politik merupakan kewenangan masing-masing partai.

Menurut Jokowi, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap dan arah politiknya sendiri. Karena itu, ia mengaku tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik.

Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peta dukungan menuju Pilpres 2029 masih menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang.

Isu Ijazah Gibran Kembali Menjadi Sorotan

Sebelumnya, isu mengenai ijazah Gibran kembali mencuat setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu tersebut.

Hakim MK juga menyatakan belum dapat menemukan dokumen yang setara dengan ijazah SMA atas nama Gibran.

Perkembangan tersebut kembali memunculkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran dan implikasinya terhadap dinamika politik nasional.

Di tengah polemik itu, pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik menambah dimensi baru dalam perdebatan publik.

Persoalannya kini tidak hanya berkaitan dengan isu ijazah, tetapi juga menyangkut dugaan adanya kepentingan politik di balik isu tersebut.

Meski demikian, dugaan mengenai operasi politik yang disampaikan Jokowi merupakan pandangannya terhadap situasi yang berkembang. Untuk memastikan ada atau tidaknya operasi politik sebagaimana yang dituduhkan, diperlukan bukti dan fakta yang dapat diverifikasi secara independen.(Agus).