Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Mardani Ali Sera Soroti Danantara dan Gaji Guru

Jakarta | Harian Merdeka

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan aset negara melalui Danantara serta mendorong peningkatan kesejahteraan guru dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Mardani, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi dapat mendukung pembangunan nasional. Namun, langkah tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola profesional, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Ia menilai keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya aset yang dikelola atau nilai investasi yang dijalankan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mardani Ingatkan Pentingnya Pengawasan Danantara

Politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti peningkatan peran negara dalam perekonomian, termasuk melalui Danantara dan instrumen investasi pemerintah lainnya.

Menurutnya, pengelolaan aset negara membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar setiap keputusan investasi dilakukan secara profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Mardani menegaskan bahwa tujuan kebijakan yang baik harus didukung oleh pelaksana yang berintegritas dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa hal tersebut, pengelolaan aset negara berisiko menyimpang dari tujuan awal.

“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan dugaan kerugian negara dan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan investasi negara tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan pertanggungjawaban publik.

Bagi Mardani, evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah harus mencakup kualitas tata kelola, transparansi pengambilan keputusan, serta dampak investasi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Desak Kenaikan Gaji Guru

Selain tata kelola ekonomi, Mardani menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian penting dari evaluasi pemerintahan. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi mengingatkan bahwa peningkatan sarana dan teknologi perlu diikuti dengan perbaikan kesejahteraan guru.

Menurutnya, keberadaan fasilitas modern di sekolah belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan apabila tenaga pendidik belum memperoleh dukungan yang memadai.

Guru, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru perlu menjadi bagian dari kebijakan pendidikan yang terintegrasi.

“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” kata anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Mardani berharap pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan gaji guru dalam perencanaan anggaran mendatang, termasuk APBN 2028. Ia mencontohkan Singapura sebagai salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Ia menilai pembangunan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada renovasi sekolah, penyediaan sarana prasarana, dan penggunaan teknologi. Dukungan terhadap kesejahteraan serta pengembangan kompetensi guru juga perlu diperhitungkan agar proses pembelajaran berjalan optimal.

PKS Dorong Evaluasi Pemerintahan Secara Konstruktif

Mardani menegaskan bahwa PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo melalui kritik dan masukan yang konstruktif.

Menurutnya, evaluasi kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian maupun persoalan yang masih perlu diperbaiki. Dukungan terhadap program pemerintah, kata dia, tidak seharusnya menutup ruang kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum optimal.

Ia berharap pemerintah memastikan setiap program strategis memiliki tata kelola yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan aset negara dan pendidikan, Mardani menilai penguatan ekonomi nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari besarnya investasi dan modernisasi fasilitas, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.(hmi)