Kemendikdasmen Revitalisasi 55 Ribu Sekolah, Pemerintah Targetkan 80 Ribu pada 2026

Jakarta | Harian Merdeka

Pemerintah terus mempercepat pemerataan kualitas pendidikan melalui pembenahan fasilitas sekolah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah mendapatkan program revitalisasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pembenahan sektor pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul dan memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Program tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar tidak ada lagi peserta didik yang harus belajar di bangunan sekolah rusak maupun dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu’ti dalam program One on One tvOne, Jumat (30/10/2026).

Kemendikdasmen menargetkan jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat hingga hampir 80.000 satuan pendidikan pada akhir 2026. Prioritas diberikan kepada sekolah dengan tingkat kerusakan berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Pemulihan fasilitas pendidikan juga dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra. Abdul Mu’ti menyebut sekitar 98 persen sekolah terdampak telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.

Selain pembenahan bangunan, pemerintah memperluas penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Sepanjang 2025, sebanyak 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan ke berbagai satuan pendidikan. Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan distribusi lebih dari 700.000 perangkat sehingga jumlahnya melampaui satu juta unit dalam dua tahun.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak sekadar menyediakan perangkat elektronik. Program tersebut juga mencakup laptop, peningkatan kemampuan guru, serta dukungan infrastruktur berupa jaringan internet, listrik, dan materi pembelajaran.

“Program digitalisasi itu paketnya ada empat. Pertama tentu saja adalah perangkatnya, yang kedua adalah laptop, yang ketiga yaitu pelatihan guru, dan yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan juga materi pembelajarannya,” jelasnya.

Pemanfaatan teknologi tersebut turut diarahkan untuk memperluas akses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Fitur audio pada perangkat IFP, misalnya, dapat membantu murid tunanetra mengikuti materi pembelajaran. Sementara itu, pengembangan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) telah dilakukan guru di sekolah luar biasa di Kudus untuk mendukung proses belajar murid tunarungu.

Perangkat digital tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium virtual agar peserta didik lebih mudah memahami materi sains melalui simulasi.

Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di daerah tertentu, Kemendikdasmen menjalin kerja sama dengan PT PLN dalam penyediaan listrik. Pemerintah juga menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik.

Selain itu, penyimpanan materi pembelajaran pada perangkat memungkinkan guru tetap menggunakan IFP meskipun sekolah belum memiliki akses internet.

Pada aspek sumber daya manusia, Kemendikdasmen menjalankan peningkatan kualitas guru melalui tiga fokus utama, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Setiap guru yang memenuhi ketentuan memperoleh bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester.

Peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui berbagai pelatihan, mulai dari pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM, hingga bahasa Inggris.

Dari sisi kesejahteraan, tunjangan sertifikasi bagi guru non-ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, insentif bagi guru yang belum bersertifikat meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Pemerintah juga memperkuat pendampingan terhadap peserta didik melalui peran guru wali. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi turut memperhatikan kondisi psikologis, kesulitan belajar, dan latar belakang keluarga yang dapat memengaruhi perkembangan murid.

Sementara itu, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dikembangkan sebagai instrumen evaluasi terstandar untuk membantu guru, orang tua, dan peserta didik mengetahui capaian pembelajaran serta materi yang masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, Kemendikdasmen akan melanjutkan percepatan revitalisasi sekolah, memperluas pemanfaatan teknologi digital, dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Inovasi Australia dan McGill University Kanada.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, bukan hanya pemerintah. Guru, murid, orang tua, dan masyarakat perlu membangun budaya belajar berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya.(hmi)