Sempat Kontroversial, Buku Sejarah Indonesia 10 Jilid Mulai Dirilis ke Publik

Jakarta | Harian Merdeka

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah sempat menuai pro dan kontra. Kini, hasil penyusunan buku sejarah tersebut mulai dirilis ke publik.

Buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” terdiri atas 10 jilid yang merangkum perjalanan panjang Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era Reformasi.

Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia mulai ramai diperbincangkan pada pertengahan 2025. Sejumlah pihak mempertanyakan proyek tersebut, terutama terkait substansi dan narasi sejarah yang akan dimuat.

Sebagian masyarakat bahkan khawatir penulisan ulang sejarah berpotensi menjadi sarana untuk menghadirkan tafsir tunggal terhadap sejumlah peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.

Namun, Kementerian Kebudayaan (Kemdikbud) menegaskan tidak ada intervensi pemerintah terhadap substansi buku. Penyusunan dilakukan oleh para sejarawan dan akademisi dengan pemerintah berperan sebagai fasilitator.

Sempat Ditolak Sejumlah Pihak

Rencana penulisan ulang sejarah tersebut sempat mendapat kritik dari sejumlah kalangan.

Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak, misalnya, menyoroti target penyelesaian yang dinilai terlalu singkat serta proses penyusunan yang dianggap belum melibatkan seminar dan diskusi mendalam dengan para sejarawan.

Penolakan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI).

AKSI menilai proyek tersebut berpotensi menjadi sarana merekayasa masa lalu apabila menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah. Menurut mereka, pengalaman kelam bangsa Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah yang tidak boleh diselewengkan.

Kritik serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends. Ia sempat meminta proyek penulisan ulang sejarah dihentikan karena khawatir menimbulkan polemik baru serta kembali melukai korban yang masih mencari keadilan.

“Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” kata Mercy dalam rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang disiarkan melalui akun YouTube TV Parlemen, Rabu (2/7/2025).

Menurut Mercy, sejarah tidak seharusnya ditulis dengan memilih peristiwa tertentu dan mengabaikan sisi lain yang dianggap kurang relevan.

“Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad juga pernah meminta agar proyek tersebut ditunda. Ia menilai proses penyusunan buku terkesan tertutup dan waktu pengerjaannya terlalu singkat.

“Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup,” ujar Habib.

Ditulis Sejarawan, Pemerintah Jadi Fasilitator

Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah anggapan bahwa buku sejarah tersebut ditulis oleh pejabat pemerintah.

Menurut Fadli, Kementerian Kebudayaan hanya memfasilitasi para sejarawan dan akademisi untuk menyusun kembali memori kolektif bangsa secara akademis dan bertanggung jawab.

Penyusunan buku melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Para penulis tersebut merupakan sejarawan dan akademisi.

Proses penyusunannya meliputi penulisan, penyuntingan per jilid, penyuntingan umum, hingga diskusi publik di sejumlah perguruan tinggi.

“Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan, para penulis sejarah,” ujar Fadli.

Peluncuran buku tersebut juga menandai kembali hadirnya Direktorat Sejarah di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Direktorat tersebut sebelumnya sempat ditiadakan dan kemudian dihidupkan kembali pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi Direktorat Sejarah ini, sekali lagi, sebenarnya bangkit dari kubur. Karena itulah kemudian, kalau sudah ada Direktorat Sejarah, apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya memfasilitasi sejarah,” kata Fadli.

Lima Jilid Pertama Resmi Dirilis

Setelah melalui proses penyusunan dan menghadapi polemik, Fadli Zon meresmikan peluncuran lima jilid pertama buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global” pada Senin (31/8/2026).

Fadli mengatakan peluncuran tersebut merupakan penyempurnaan dari soft launching yang sebelumnya dilakukan pada 14 Desember 2025.

Menurutnya, karya tersebut menjadi jawaban atas aspirasi para sejarawan dan akademisi sekaligus menghadirkan pemutakhiran sejarah nasional secara lebih komprehensif setelah hampir dua dekade tidak mengalami peremajaan substansial.

Fadli menegaskan Kementerian Kebudayaan sejak awal hanya berperan sebagai fasilitator. Substansi, metodologi, dan narasi sejarah diserahkan kepada tim penulis.

“Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan secara independen kepada tim penulis untuk menjaga objektivitas, kebebasan akademik,” katanya.

Fadli menyebut negara memiliki tanggung jawab menyediakan ruang bagi pencarian, pengujian, dan pengayaan pemahaman sejarah secara terbuka, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini merupakan persembahan dari 123 pakar, yang terdiri atas penulis, editor jilid, editor umum, dari 34 perguruan tinggi dan juga lembaga, 11 lembaga independen di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan buku tersebut juga membawa misi untuk mengubah paradigma pembelajaran sejarah yang selama ini lebih banyak menekankan hafalan tokoh dan peristiwa.

“Sejarah bukan lagi sekadar hafalan tanggal, nama tokoh, dan instrumen untuk mengasah nalar kritis, memahami akar persoalan kontemporer, dan memetakan arah masa depan bangsa melalui ruang dialog yang sangat terbuka,” kata Fadli.

Isi Lima Jilid yang Telah Dirilis

Lima jilid pertama buku tersebut membahas perjalanan sejarah Indonesia dari masa awal hingga terbentuknya negara kolonial.

Jilid 1 — “Akar Peradaban Nusantara” membahas fondasi biologis, ekologis, sosial, dan kultural Nusantara sebelum terjadinya perjumpaan intensif dengan peradaban dari luar.

Jilid 2 — “Nusantara dalam Jaringan Global” mengulas perjumpaan Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Persia yang pada masa tersebut memiliki pengaruh besar serta menjadi kekuatan imperium utama.

Jilid 3 — “Nusantara dalam Jaringan Global Timur Tengah” membahas perdagangan maritim, komunitas Muslim, akulturasi hukum, serta penguatan identitas maritim dan multikultural.

Jilid 4 — “Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi” menganalisis kompetisi, aliansi, resistensi, serta respons kekuatan lokal terhadap ekspansi bangsa-bangsa Eropa.

Jilid 5 — “Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial” menyoroti penataan administrasi kolonial, perubahan sosial, berbagai bentuk perlawanan, hingga berkembangnya kesadaran nasional.

Lima Jilid yang Belum Dirilis

Sementara itu, lima jilid berikutnya belum disampaikan secara keseluruhan kepada publik.

Jilid 6 — “Pergerakan Kebangsaan” membahas tumbuhnya kesadaran nasional serta berbagai gerakan yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan.

Jilid 7 — “Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950)” mengulas upaya mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jilid 8 — “Konsolidasi Negara Bangsa (1950–1965)” membahas konflik internal, proses integrasi nasional, serta posisi dan peran Indonesia di tingkat internasional.

Jilid 9 — “Pembangunan dan Stabilitas Nasional Era Orde Baru (1967–1998)” mengulas kebijakan pembangunan serta dinamika politik dan sosial pada masa Orde Baru.

Jilid 10 — “Reformasi dan Konsolidasi Demokrasi (1998–2024)” membahas perjalanan Indonesia sejak Reformasi hingga berbagai upaya penguatan demokrasi.