Said Didu Soroti Pergantian Purbaya: Tak Normal, Ada Kesalahan Besar atau Tekanan?

Jakarta I Harian Merdeka

Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai proses pergantian tersebut berlangsung dengan cara yang tidak lazim.

Said Didu mempertanyakan alasan di balik keputusan Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Melalui akun X pribadinya, Said Didu menyebut pergantian tersebut terkesan tidak normal.

“Penggantian Menkeu hari ini sepertinya berlangsung tidak normal,” tulis Said Didu, dikutip Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, apabila pergantian tersebut memang terjadi dalam situasi yang tidak biasa, terdapat dua kemungkinan besar yang patut dicermati publik.

“Jika tidak normal, maka ada 2 kemungkinan: 1) Menkeu melakukan kesalahan besar, atau 2) Menkeu di jalan benar tetapi ada pihak yang terganggu dan menekan Presiden untuk ganti Menkeu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut membuka ruang pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan Presiden.

Jika Purbaya dicopot karena melakukan kesalahan besar, publik tentu berhak mengetahui persoalan apa yang menjadi dasar evaluasi Presiden. Sebaliknya, apabila kebijakan Purbaya justru dianggap berada di jalur yang benar tetapi mengganggu kepentingan tertentu, maka pergantian tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan lebih serius mengenai tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan juga menjadi perhatian karena posisi Menkeu memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran negara, penerimaan negara, hingga menjaga stabilitas perekonomian.

Presiden Prabowo sendiri memilih Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya. Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan karena sebelumnya telah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.

Dengan pergantian tersebut, perhatian publik kini tertuju pada alasan resmi pemerintah serta arah kebijakan fiskal yang akan dibawa Menkeu baru.

Sorotan Said Didu pun menambah tekanan agar pemerintah memberikan penjelasan yang terang mengenai alasan pergantian Purbaya. Sebab, jika keputusan tersebut semata-mata merupakan hak prerogatif Presiden, publik tetap membutuhkan transparansi mengenai pertimbangan strategis yang melatarbelakanginya.

Terlebih, pergantian mendadak di sektor keuangan negara bukan sekadar persoalan pergantian pejabat. Keputusan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal perubahan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.(Agus).